Omzet di Bawah Rp500 Juta, WP OP UMKM Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan

SANANA, DDTCNews – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sanana mengadakan edukasi perpajakan terkait dengan batasan omzet bagi wajib pajak orang pribadi UMKM melalui rekaman audio atau podcast.

Kepala KP2KP Sanana Septian Sukma mengatakan ambang batas omzet yang tidak dikenakan PPh final UMKM atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tersebut diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Untuk tahun pajak 2022, pelaku UMKM, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp500 juta selama setahun tidak perlu membayarkan PPh final UMKM,” katanya dikutip dari laman DJP, Selasa (18/10/2022).

Meski demikian, lanjut Septian, terdapat kewajiban perpajakan yang tetap harus dilaksanakan oleh pelaku UMKM di antaranya ialah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat 31 Maret, setiap tahun.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan perhitungan pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet telah melebihi Rp500 juta selama setahun. Dia menegaskan bahwa omzet yang berada di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM sebesar 0,5%.

Di sisi lain, Ditjen Pajak (DJP) menetapkan perseroan perorangan tidak dapat memanfaatkan fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta.

Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2022, ketentuan omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta hanya berlaku atas wajib pajak orang pribadi, sedangkan perseroan perorangan merupakan wajib pajak badan.

"Perseroan perorangan tidak termasuk wajib pajak yang berhak untuk tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak," bunyi SE-20/PJ/2022.

Meski perseroan perorangan tidak dapat memanfaatkan fasilitas omzet tidak kena pajak UU HPP, wajib pajak dapat memakai skema PPh final dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018. (rig)