Hanya Tangerang Raya yang Memiliki Kemandirian Fiskal

SERANG, DDTCNews - Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten mencatat hanya kabupaten/kota di Tangerang Raya di Provinsi Banten yang memiliki kemandirian fiskal yang mumpuni di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Banten Periode Agustus 2020, kabupaten/kota di Banten selain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil.

Pendapatan daerah 5 kabupaten/kota di luar Tangerang Raya lebih banyak disokong transfer pemerintah pusat. Total pendapatan kabupaten/kota di Banten pada 2020 tercatat Rp23,5 triliun. Sebanyak 54% dari total pendapatan itu disokong penerimaan pemerintah daerah Tangerang Raya.

"Besarnya pendapatan di ketiga daerah tersebut didorong oleh PAD yang cukup besar ... yang berasal dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)," tulis Perwakilan BI Provinsi Banten dalam laporannya, seperti dikutip Kamis (17/9/2020).

Ketimpangan pendapatan tersebut turut memengaruhi belanja masing-masing kabupaten/kota. BI Perwakilan Banten mencatat dari belanja kabupaten/kota di Banten Rp25,1 triliun, sebanyak 57% atau sekitar Rp14,3 triliun merupakan belanja pemerintah kabupaten/kota di Tangerang Raya.

Hingga kuartal II/2020, hanya 3 kabupaten/kota di Tangerang Raya yang memiliki derajat desentralisasi fiskal (DDF) mencukupi. Kota Tangerang Selatan memiliki DDF paling tinggi yaitu 54,4%, Kota Tangerang memiliki DDF 51,9%, sedangkan Kabupaten Tangerang memiliki DDF 36,8%.

"Tingginya tingkat kemampuan di tiga daerah tersebut tidak terlepas dari aktivitas bisnis di Provinsi Banten yang terpusat di wilayah tersebut baik untuk lapangan usaha manufaktur, perdagangan, dan juga real estate," tulis BI Perwakilan Provinsi Banten.

DDF dari beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak hingga Kota Serang sudah tergolong rendah ataupun sangat rendah.

Hal ini menandakan ketiga kabupaten/kota tersebut masih menggantungkan penerimaannya dari luar wilayahnya. Bahkan, DDF Kota Serang yang notabene adalah ibukota provinsi disebut tidak mencerminkan status kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan bisnis. (Bsi)