BERITA TERKINI
Salah satu jalan di Ternate, Maluku Utara. Satgas Korgah Wilayah I KPK mengingatkan pentingnya penerapan sistem daring pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Maluku Utara. (Foto: Antara/Abdul Fatah)
TERNATE, DDTCNews – Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan (Korgah) Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya penerapan sistem daring pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB Online).
Ketua Satgas Korgah Wilayah I KPK Maruli Tua dalam rapat monitoring pemerintah daerah se-Provinsi Maluku Utara yang diadakan secara daring pada Jumat (14/8/2020) mengatakan penerapan BPHTB Online dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami meyakini, kalau kita sepakat untuk mengoptimalkan pajak daerah, itu sangat bisa. Ini sekali lagi bukan soal bisa atau tidak bisa, ini soal mau atau tidak,” ujarnya, seperti dikutip Selasa (18/8/2020)
Satgas Korgah Wilayah I KPK, sambungnya, siap untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tidak hanya itu, Maruli berujar Satgas Korgah Wilayah I KPK juga akan mendukung keberhasilan program tersebut termasuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.
“Kami memastikan akan memenuhi semua kebutuhan dokumen legal yang diperlukan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik,”ujarnya
Dalam kesempatan itu Maruli menyinggung komitmen pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam mengoptimalisasikan PAD. Hal ini lantaran belum banyak pemerintah kabupaten/kota yang mengeluarkan peraturan terkait dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
“Saat ini diketahui baru 4 pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan, yaitu Kab.Halmahera Barat, Kab.Halmahera Timur, Kab.Pulau Morotai, dan Kab.Pulau Taliabu. Kami berharap segera dikeluarkan peraturan KSWP sebagai dasar hukum untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.
Maruli juga menekankan pentingnya sistem integrasi online sebagai instrumen kolaborasi antarpemda. Pemda hanya perlu mengoneksikan sistem pendapatan daring yang sudah ada dengan aplikasi perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ia menambahkan salah satu kendala belum terintegrasinya sistem yang ada dengan DPMPTSP adalah belum ada aplikasi pengintegrasiannya. Sebagai penutup, Maruli mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) saling berkoordinasi dan bersinergi.
“Saya meminta pemda yang belum melakukan, diharapkan segera menerbitkan Perkada KSWP dan melaksanakan integrasi host-to-host_antara OPD pendapatan dengan DPMPTSP dan OPD pelayanan publik lainnya,”pungkasnya seperti dilansir poskomalut.com. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
