BERITA TERKINI
Salah satu sudut jalan di Samarinda, Kalimantan Timur.
SAMARINDA, DDTCNews—Merosotnya kinerja penerimaan pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur pada kuartal I/2020 akibat pandemi Corona membuat dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota bakal dipangkas.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. Menurutnya, kinerja penerimaan pajak daerah yang merosot, terutama dari pajak kendaraan bermotor membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim harus menyesuaikan dana bagi hasil.
“Bapenda telah menyurati kabupaten/kota bahwa dana bagi hasil ke daerah akan terjadi pengurangan,” katanya dikutip Rabu (14/4/2020).
Veridiana menjelaskan adanya pengurangan dana bagi hasil membuat Pemkab dan Pemkot mau tidak mau harus melakukan penyesuaian belanja. Adapun realisasi dana transfer pada kuartal I/2020 baru sekitar Rp4,6 triliun.
Dana transfer tersebut terdiri dari DAU dan DAK pemerintah pusat sebesar Rp2 triliun. Kemudian sisanya Rp2,6 triliun berasal dari dana bagi hasil pungutan pajak daerah dan dana bukan pajak.
Sementara itu, realisasi setoran pajak daerah Kaltim sepanjang kuartal I/2020 hanya berkisar di angka ratusan juta. Padahal, Bapenda mematok target penerimaan sebesar Rp1 triliun pada kuartal I/2020.
Penutupan gerai Samsat dan pembatasan mobilitas masyarakat menjadi faktor utama kinerja penerimaan PKB tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, relaksasi pemutihan denda pajak hingga Juli 2020 juga ikut mengurangi pendapatan daerah dari sektor pajak.
“Pajak daerah pada kuartal pertama tidak ada pergerakan signifikan hanya berkisar di angka puluhan hingga ratusan juta. Sejak penutupan Samsat, pendapatan pajak diperkirakan berkurang hingga Rp300 juta,” jelas Veridiana dilansir Koran Kaltim.
