SAMARINDA, DDTCNews - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) akan mencari sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Terlebih, dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan akan berkurang.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud mengatakan pemprov sudah memiliki beberapa rencana yang akan dilakukan antara lain menggali potensi pajak dan retribusi daerah dari kegiatan ekonomi di pelabuhan, memaksimalkan aset daerah, hingga membangun pusat logistik berikat.
"Daerah tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kita harus mulai memperkuat PAD dengan memaksimalkan potensi ekonomi daerah," ujarnya, dikutip pada Rabu (25/3/2026).
Menurut Rudy, Kaltim sebenarnya memiliki peluang untuk memaksimalkan pendapatan daerah dari ekspor dan impor jika kegiatan itu dilakukan melalui pelabuhan lokal. Namun, sebagian besar barang dari Kaltim yang dikirim ke pasar global masih harus lewat pelabuhan besar di Surabaya atau Jakarta.
Akibatnya, berbagai keuntungan ekonomi seperti pajak daerah dan aktivitas bisnis justru tercatat di daerah lain. Menurutnya, Kaltim perlu memaksimalkan pelabuhannya agar mendapatkan keuntungan lebih besar dari aktivitas ekspor dan impor.
Sayang, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai potensi pajak dan retribusi daerah yang akan digali melalui kegiatan tersebut. Selain potensi pajak, Rudy menyebut banyak aset daerah yang tidak dikelola secara maksimal hingga saat ini.
"Aset-aset daerah tidak boleh dibiarkan menganggur atau 'tidur'. Harusnya dikelola agar memberikan nilai ekonomi dan menjadi sumber baru pendapatan daerah," katanya, seperti dilansir lenterakalimantan.com.
Tidak hanya itu, Rudy juga menggagas untuk membangun pusat logistik berikat (PLB) baru di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, lokasi kawasan tersebut cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Sungai Mahakam.
Dia menilai rencana pembangunan PLB akan memperkuat rantai logistik, serta membuka peluang bagi pemprov memperoleh penerimaan pajak dan retribusi yang baru dari aktivitas kepelabuhan dan perdagangan.
Sebagai informasi, PLB merupakan kawasan khusus yang memberikan berbagai fasilitas kepabeanan dan fiskal untuk memperlancar arus barang, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Selain PLB, Rudy menambahkan pemprov tengah mendorong pembukaan jalur ekspor langsung ke negara yang lebih dekat, contohnya Singapura. Jika berhasil, rencana tersebut bakal memangkas biaya logistik sekaligus mempercepat arus perdagangan.
Jika rencana di atas benar-benar dijalankan, Rudy berharap perusahaan-perusahaan bisa lebih agresif memanfaatkan peluang usaha di Kaltim. Misal, bisnis di sektor logistik, kepelabuhan, dan industri perikanan. (rig)
