Pungutan Turis Asing Bali akan Dipakai untuk Tangani Sampah Mulai 2025

DENPASAR, DDTCNews - Pungutan wisatawan asing yang dikenakan oleh Pemprov Bali baru akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja APBD kabupaten/kota pada tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pihaknya telah meminta para bupati dan wali kota di Bali untuk menyusun program pemanfaatan dana pungutan wisatawan asing. Untuk tahun depan, hasil pungutan akan diprioritaskan untuk penanganan sampah.

"Masing-masing bupati sudah mengusulkan. Jangan sampai juga terjadi ada dana, lalu kita bagi, lalu tidak menghadirkan program yang menyelesaikan masalah. Ini yang harus kita cegah," ujar Made, dikutip Selasa (7/5/2024).

Made mengatakan dana hasil pungutan akan dikucurkan sepanjang pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sampah di wilayahnya masing-masing dan tidak membawa sampahnya ke wilayah lain.

Secara khusus, Made mengatakan pihaknya akan mengecek produksi sampah pada setiap kabupaten/kota dalam setahun dan membandingkannya dengan kapasitas pengolahan sampah yang dimiliki. Bila tidak seimbang, pendanaan bagi kabupaten/kota akan ditunda.

"Mulai efektif 2025. Masing-masing sekarang membuat program, tentu program itu akan kami evaluasi dan verifikasi dulu di provinsi," ujar Made seperti dilansir radarbali.jawapos.com.

Saat ini sudah ada 2 kabupaten/kota di Bali yang memiliki tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan kapasitas yang memadai, yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Untuk diketahui, pengenaan pungutan khusus atas wisatawan asing yang berkunjung ke Bali telah diatur dalam UU 15/2023 tentang Provinsi Bali. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemprov Bali untuk mengenakan pungutan bagi wisatawan asing dalam rangka mendanai kebijakan terkait dengan perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam di Bali.

Adapun pungutan yang dikenakan atas wisatawan asing saat ini adalah senilai Rp150.000 atau kurang lebih US$10 per wisatawan asing. Tarif tersebut dianggap terjangkau dan tidak akan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. (sap)