Kumpulkan Data Lapangan, Petugas Pajak Bisa Potret Harta dan Aset WP

JAKARTA, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) berupaya memperoleh data dan/atau informasi terbaru mengenai potensi pajak dari wajib pajak yang belum dimiliki otoritas. Salah satu caranya dengan melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan. 

KPP Pratama Denpasar Barat misalnya, belum lama ini melakukan KPDL di sebuah toko ritel di Kota Denpasar. Dalam KPDL tersebut, petugas pajak mengumpulkan data dengan sejumlah metode seperti wawancara, pengecekan dokumen, pemotretan harta dan aset, serta penandaan (tagging) pada lokasi tempat usaha. 

"Petugas juga mengingatkan kewajiban wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan," ujar account representative (AR) Seksi Pengawasan IV KPP Pratama Denpasar Barat K. Yerma Grecia dilansir pajak.go.id, dikutip pada Senin (19/2/2024). 

Perlu diketahui, pelaksanaan KPDL diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak SE-11/PJ/2020. 

Yerma mengungkapkan bahwa selain dalam rangka membangun profil wajib pajak dan menggali potensi pajak di wilayah kerja KPP Denpasar Barat, KPDL ini bertujuan untuk menindaklanjuti dan memutakhirkan data dan informasi yang telah dimiliki atau diperoleh DJP, guna meningkatkan kualitas dan validitas data di wilayah KPP Pratama Denpasar Barat.

KPDL berbasis kewilayahan adalah KPDL yang dilakukan oleh pegawai DJP yang mempunyai tugas pengawasan berbasis kewilayahan atau pegawai lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan cara menyisir seluruh lokasi yang meliputi seluruh wilayah kerja KP2KP, dengan menggunakan peta kerja sebagai dasar pelaksanaan KPDL.

Di akhir kunjungan, petugas menyampaikan bahwa wajib pajak dapat berkonsultasi di KPP Denpasar Barat jika menemukan permasalahan terkait aturan perpajakan. Layanan konsultasi di meja helpdesk dibuka setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore.

“Seluruh pelayanan yang diberikan KPP Pratama Denpasar Barat tidak dipungut biaya,” pungkas Yerma. (sap)