Genjot Kas Daerah, Pemkab Inhil Launching e-PAD

TEMBILAHAN, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan terobosan baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu direalisasikan dengan memberlakukan aplikasi berbasis e-PAD yang dinilai bisa memberi pelayanan maksimal kepada wajib pajak.

Bupati Kabupaten Inhil HM Wardan mengatakan pajak daerah harus dikelola secara baik yang bisa dilakukan melalui pembayaran pajak dengan sistem online. Menurutnya skema tersebut juga bisa mempermudah wajib pajak dalam menyetor kewajibannya dan sekaligus bisa mengecek berkala atas nilai pajak yang dikenakan kepada wajib pajak terkait.

"Saya ucapkan terima kasih dan  apresiasi yang tinggi kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah beserta jajarannya yang telah membuat kebijakan dan terobosan baru, dengan merubah pola pengelolaan dan penerimaan pajak daerah dari pola manual ke sistem online atau e-PAD, serta telah menyediakan tempat pelayanan yang representatif, aman dan nyaman bagi wajib pajak," ujarnya di Kabupaten Inhil, Senin (30/10).

Wardan mengakui pengelolaan pajak daerah masih belum sesuai ekspektasi dan belum dikelola secara sistematis, hal itu tercermin pada realisasi PAD tahun 2016 yang berkisar Rp133,24 miliar hanya memiliki kontribusi sekitar 4% saja terhadap APBD tahun 2016. Maka dari itu, dia mengapresiasi langkah terobosan Bapenda Inhil untuk meningkatkan PAD.

Bupati Inhil pun menyebutkan pengelolaan pajak daerah akan semakin efektif jika ditangani oleh pemerintah setempat, sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

"Aturan tersebut memberikan kewenangan secara luas kepada daerah untuk mengelola sendiri pajak daerahnya. Namun pada perkembangannya, saya rasa hal ini masih belum terkelola seperti yang diharapkan," katanya seperti dilansir riauone.com.

Di samping itu, dia menjelaskan langkah Bapenda melakukan terobosan tersebut sangatlah tepat, karena menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda, Pemkab dan Pemkot.

Selain itu, Pemkab Inhil juga meresmikan penggunaan tempat pelayanan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB serta penandatanganan Nota Kesepahaman atas kerjasama pembayaran pajak daerah menggunakam sistem online dengan PT BPD Riau - Kepri, PT Pos Indonesia Cabang Tembilahan, PT Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia cabang Tembilahan.