Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit

A+
A-
2
A+
A-
2
Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit

Ilustrasi. Salah satu bendahara dinas pemerintah di wilayah Kabupaten Maros mengunjungi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Sebelum aplikasi e-bupot unifikasi dan PPh Pasal 21 instansi pemerintah diluncurkan, Kementerian Keuangan telah melakukan pembenahan regulasi terkait dengan administrasi bendahara.

Salah satunya adalah melalui penerbitan PMK 231/2019 pada 31 Desember 2019. Dalam beleid ini diatur mengenai pendaftaran dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi pemerintah menggantikan NPWP bendahara lama.

“Dan adanya kewajiban untuk menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa unifikasi instansi pemerintah sejak masa Januari 2021,” ujar Kementerian Keuangan dalam dokumen APBN Kita Juli 2021, dikutip pada Sabtu (23/7/2021).

Baca Juga: Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Otoritas fiskal mengatakan kebijakan tersebut dilatarbelakangi adanya perbedaan yang mencolok antara jumlah bendahara terdaftar sebanyak 400.663 dan jumlah seharusnya terdaftar sebanyak 140.620.

Selisih yang jauh ini dikarenakan NPWP bendahara melekat pada pegawai yang menjabat sebagai bendahara. Kemudian, ketika orang tersebut pindah atau tidak lagi menjabat, tidak dilakukan penghapusan atas NPWP.

“Akibatnya, otoritas pajak menemui kesulitan dalam melakukan verifikasi manakah NPWP yang betul-betul aktif dan mana yang seharusnya tidak perlu diawasi,” imbuh Kemenkeu.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Dengan terbitnya PMK 231/2019, NPWP melekat pada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Simak beberapa ulasan mengenai PMK 231/2019 di sini.

Kemudian, diterbitkan juga peraturan pelaksanaan dari PMK tersebut, yakni PER-02/PJ/2021 pada18 Februari 2021. Regulasi ini diperlukan karena sejak berlakunya PMK 231/2019 per 1 April 2020, masih terjadi kesulitan di lapangan terkait dengan penerapan PMK tersebut.

Kesulitan terutama muncul pada unit-unit pelaksana yang menginduk pada satu instansi pemerintah. Contohnya, sekolah yang berada di bawah Dinas Pendidikan atau puskesmas yang ada di bawah Dinas Kesehatan.

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Menurut Kementerian Keuangan, perlu adanya pengaturan agar unit-unit pelaksana tidak perlu melakukan kompilasi bukti potong secara manual. Untuk itu, ditambahkan fitur khusus untuk mendaftarkan subunit organisasi instansi pemerintah dalam aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah.

Pendaftaran subunit organisasi harus dilakukan oleh instansi pemerintah secara daring melalui laman pada akun situs pajak. Selanjutnya, atas pendaftaran tersebut akan diterbitkan Nomor Identitas Subunit Organisasi.

Nomor identitas ini terdiri atas 15 digit NPWP instansi pemerintah dan 4 digit berikutnya merupakan kode urut. Jika terjadi perubahan nama, alamat, penanggungjawab/pimpinan, dan/ atau jumlah subunit organisasi, instansi pemerintah juga dapat melakukan perubahan data secara daring.

Baca Juga: Pakai Cara Ini, DJP Bisa Tahu Daftar Belanja WNI di Luar Negeri

Direktur jenderal pajak menghapus NPWP bendahara lama secara jabatan dari administrasi Ditjen Pajak (DJP) terhitung sejak 1 Juli 2021. Simak pula ‘Dirjen Pajak Rilis Keputusan Total 3.055 Halaman, Apa Isinya?’.

Dengan demikian, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah sejak masa pajak Juli 2021 wajib menggunakan NPWP instansi pemerintah. Simak pula ‘Kendala Pelaporan Pajak Bendahara Pemerintah, Aplikasi Ini Jadi Solusi’. (kaw)

Baca Juga: Baru Beroperasi, 18 KPP Madya Ini Raup Penerimaan Pajak Rp42,7 Triliun
Topik : PMK 231/2019, PER-02/PJ/2021, e-bupot instansi pemerintah, bendahara pemerintah, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 September 2021 | 11:18 WIB
PER-13/2021

Mulai Sekarang, NPWP Instansi Pemerintah Sudah Wajib Digunakan

Jum'at, 10 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Berlaku Mulai Bulan Ini, e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah

Kamis, 09 September 2021 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bendahara Pemerintah Sudah Bisa Pakai e-Bupot Unifikasi Bulan Ini

Kamis, 09 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Suket PP 23 Tetap Kena Potong Pajak? Ini Solusi dari DJP

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 11:00 WIB
SEJARAH PAJAK DUNIA

Dari Perkara Wiski Sampai Gender, Ini 10 Pemberontakan Pajak Terbesar

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?