BERITA TERKINI
Tunjuk Kuasa WP, Konsultan Pajak Harus Terdaftar di DJP dan SIKOP
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Tunjuk Kuasa WP, Konsultan Pajak Harus Terdaftar di DJP dan SIKOP
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
DDTC Logo

Berkaitan dengan "PMK 231/2019"

Pilih tanggal
Tag Terkait:
Ternyata NPWP Bisa Berstatus ‘Aktif Sementara’, Kok Bisa?Ternyata NPWP Bisa Berstatus ‘Aktif Sementara’, Kok Bisa?
KP2KP ENREKANG

Ternyata NPWP Bisa Berstatus ‘Aktif Sementara’, Kok Bisa?

Berita
• 25 Jul 2024
Tahun Politik, KPP Mulai Sosialisasi Pemotongan Pajak Dana Pemilu 2024Tahun Politik, KPP Mulai Sosialisasi Pemotongan Pajak Dana Pemilu 2024
KPP PRATAMA DEMAK

Tahun Politik, KPP Mulai Sosialisasi Pemotongan Pajak Dana Pemilu 2024

Berita
• 02 Mei 2023
Untuk Urusan Pajak, Instansi Pemerintah Bisa Tunjuk Subunit OrganisasiUntuk Urusan Pajak, Instansi Pemerintah Bisa Tunjuk Subunit Organisasi
PER-02/PJ/2021

Untuk Urusan Pajak, Instansi Pemerintah Bisa Tunjuk Subunit Organisasi

Berita
• 10 Sep 2021
Mulai Sekarang, NPWP Instansi Pemerintah Sudah Wajib DigunakanMulai Sekarang, NPWP Instansi Pemerintah Sudah Wajib Digunakan
PER-13/2021

Mulai Sekarang, NPWP Instansi Pemerintah Sudah Wajib Digunakan

Berita
• 10 Sep 2021
DJP Bisa Awasi Wajib Pajak Lawan Transaksi Bendahara PemerintahDJP Bisa Awasi Wajib Pajak Lawan Transaksi Bendahara Pemerintah
KEPATUHAN PAJAK

DJP Bisa Awasi Wajib Pajak Lawan Transaksi Bendahara Pemerintah

Berita
• 24 Jul 2021
Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang TerbitBenahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit
KEBIJAKAN PAJAK

Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit

Berita
• 24 Jul 2021
Subunit Instansi Pemerintah Kini Bisa Lakukan Pot/PutSubunit Instansi Pemerintah Kini Bisa Lakukan Pot/Put
PERDIRJEN 02/2021

Subunit Instansi Pemerintah Kini Bisa Lakukan Pot/Put

Berita
• 15 Mar 2021
Ini Pernyataan Resmi DJP Soal Dihapusnya NPWP Bendahara PemerintahIni Pernyataan Resmi DJP Soal Dihapusnya NPWP Bendahara Pemerintah
PMK 231/2019

Ini Pernyataan Resmi DJP Soal Dihapusnya NPWP Bendahara Pemerintah

Berita
• 03 Feb 2020
Ternyata Ini Alasan NPWP Bendahara Pemerintah Dihapus Per 1 April 2020Ternyata Ini Alasan NPWP Bendahara Pemerintah Dihapus Per 1 April 2020
PMK 231/2019

Ternyata Ini Alasan NPWP Bendahara Pemerintah Dihapus Per 1 April 2020

Berita
• 31 Jan 2020
Beleid Baru Soal Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah, Cek di SiniBeleid Baru Soal Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah, Cek di Sini
PMK 231/2019

Beleid Baru Soal Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah, Cek di Sini

Berita
• 30 Jan 2020