Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Belum Kapok, Dirut Ini Jadi Tersangka Lagi

0
0

MAKASSAR, DDTCNews — Andi Haeruddin, Direktur Utama PT Intikarsa Global Energi, kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pengemplangan pajak senilai Rp767 juta. Haeruddin sebelumnya juga sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan sejenis.

Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar Sri Suryanti menyatakan berkas Haeruddin telah dinyatakan lengkap atau P21. “Kami sudah limpahkan berkasnya ke Pengadilan sejak 2 hari lalu. Kemungkinan minggu ini akan disidang,” ujarnya, pekan lalu (17/5).

Haeruddin sendiri kini sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam kasus ini, Haeruddin diduga telah melakukan penjualan besi kepada PT Slipform sebesar Rp7,67 miliar. Atas penjualan ini, Haeruddin seharusnya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp767 juta.

Baca Juga: Buat Jera Pengemplang Pajak, Sanksi Denda Dinaikkan

Periode pemungutan PPN dari Januari hingga Desember 2012. Pemungutan PPN ini seharusnya dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN sejak Januari hingga Desember 2012, namun Haeruddin tidak melaporkannya pada petugas pajak. Akibatnya, negara dirugikan Rp767 juta.

Atas perbuatannya, seperti dirilis tribunmakassar.com, Haeruddin dijerat dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman hukuman yang mengintainya maksimal 6 tahun penjara dan minimal dua kali dari nilai kerugian negara. (Bsi)

Baca Juga: Ini 10 Langkah Jitu Lawan Pengemplang Pajak

Haeruddin sendiri kini sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam kasus ini, Haeruddin diduga telah melakukan penjualan besi kepada PT Slipform sebesar Rp7,67 miliar. Atas penjualan ini, Haeruddin seharusnya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp767 juta.

Baca Juga: Buat Jera Pengemplang Pajak, Sanksi Denda Dinaikkan

Periode pemungutan PPN dari Januari hingga Desember 2012. Pemungutan PPN ini seharusnya dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN sejak Januari hingga Desember 2012, namun Haeruddin tidak melaporkannya pada petugas pajak. Akibatnya, negara dirugikan Rp767 juta.

Atas perbuatannya, seperti dirilis tribunmakassar.com, Haeruddin dijerat dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman hukuman yang mengintainya maksimal 6 tahun penjara dan minimal dua kali dari nilai kerugian negara. (Bsi)

Topik : pengemplang pajak, Andi Haeruddin, Direktur Utama PT Intikarsa Global Energi
artikel terkait
Jum'at, 22 Maret 2019 | 19:08 WIB
KABUPATEN ASAHAN
Jum'at, 22 Maret 2019 | 18:56 WIB
KOTA CIMAHI
Jum'at, 22 Maret 2019 | 17:57 WIB
KEPABEANAN
Kamis, 21 Maret 2019 | 19:43 WIB
KABUPATEN SUMENEP
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR