Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Belum Kapok, Dirut Ini Jadi Tersangka Lagi

0

MAKASSAR, DDTCNews — Andi Haeruddin, Direktur Utama PT Intikarsa Global Energi, kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pengemplangan pajak senilai Rp767 juta. Haeruddin sebelumnya juga sudah pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kejahatan sejenis.

Kepala Seksi Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar Sri Suryanti menyatakan berkas Haeruddin telah dinyatakan lengkap atau P21. “Kami sudah limpahkan berkasnya ke Pengadilan sejak 2 hari lalu. Kemungkinan minggu ini akan disidang,” ujarnya, pekan lalu (17/5).

Haeruddin sendiri kini sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam kasus ini, Haeruddin diduga telah melakukan penjualan besi kepada PT Slipform sebesar Rp7,67 miliar. Atas penjualan ini, Haeruddin seharusnya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp767 juta.

Baca Juga: Buat Jera Pengemplang Pajak, Sanksi Denda Dinaikkan

Periode pemungutan PPN dari Januari hingga Desember 2012. Pemungutan PPN ini seharusnya dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN sejak Januari hingga Desember 2012, namun Haeruddin tidak melaporkannya pada petugas pajak. Akibatnya, negara dirugikan Rp767 juta.

Atas perbuatannya, seperti dirilis tribunmakassar.com, Haeruddin dijerat dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman hukuman yang mengintainya maksimal 6 tahun penjara dan minimal dua kali dari nilai kerugian negara. (Bsi)

Baca Juga: Ini 10 Langkah Jitu Lawan Pengemplang Pajak

Haeruddin sendiri kini sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Dalam kasus ini, Haeruddin diduga telah melakukan penjualan besi kepada PT Slipform sebesar Rp7,67 miliar. Atas penjualan ini, Haeruddin seharusnya memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp767 juta.

Baca Juga: Buat Jera Pengemplang Pajak, Sanksi Denda Dinaikkan

Periode pemungutan PPN dari Januari hingga Desember 2012. Pemungutan PPN ini seharusnya dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa PPN sejak Januari hingga Desember 2012, namun Haeruddin tidak melaporkannya pada petugas pajak. Akibatnya, negara dirugikan Rp767 juta.

Atas perbuatannya, seperti dirilis tribunmakassar.com, Haeruddin dijerat dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ancaman hukuman yang mengintainya maksimal 6 tahun penjara dan minimal dua kali dari nilai kerugian negara. (Bsi)

Topik : pengemplang pajak, Andi Haeruddin, Direktur Utama PT Intikarsa Global Energi
artikel terkait
Selasa, 20 November 2018 | 17:02 WIB
PEMPROV DKI JAKARTA
Selasa, 20 November 2018 | 16:31 WIB
PROVINSI RIAU
Senin, 19 November 2018 | 16:33 WIB
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Senin, 19 November 2018 | 11:21 WIB
KABUPATEN MALANG
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Senin, 11 Juni 2018 | 15:25 WIB
KOTA TOMOHON
Senin, 27 Agustus 2018 | 12:54 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 08 November 2018 | 11:18 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 23 April 2018 | 13:39 WIB
KOTA JAKARTA SELATAN
Jum'at, 04 Agustus 2017 | 16:35 WIB
KOTA TARAKAN
Jum'at, 02 November 2018 | 14:07 WIB
KOTA PALEMBANG
0