Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Belanda Kumpulkan Pajak Rp377 Miliar dari Starbucks

0
0

AMSTERDAM, DDTCNews – Pemerintah Belanda menyetujui untuk menarik tunggakan pajak sebesar €26 juta atau Rp377 miliar dari perusahaan kopi ternama Starbucks.

Juru bicara Komisi Eropa mengatakan tunggakan pajak itu muncul akibat adanya perjanjian pajak (sweetheart tax deal) antara Starbuck dan Otoritas Pajak Belanda.

“Sejak tahun lalu, Komisi Eropa menganggap perjanjian pajak antara keduanya dianggap sebagai bantuan negara yang illegal (illegal state aid),” ujar juru bicara Komisi Eropa tersebut.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Akan tetapi, Pemerintah Belanda tidak setuju dengan keputusan Komisi Eropa dengan argumen tidak adanya peraturan yang dilanggar atas dibuatnya perjanjian kontrak antara Starbucks dan Otoritas Pajak Belanda.

Karena itu, seperti dikutip dari nltimes.nl, Pemerintah Belanda akhirnya membawa kasus ini ke tingkat pengadilan Eropa (European Court of Justice).

Meski kasusnya hingga kini masih berlangsung, hal itu tidak berpengaruh terhadap tuntutan Komisi Eropa untuk membayar tunggakan pajak.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Komisi Eropa justru mengatakan pihaknya  “menyambut” keputusan Belanda untuk mengumpulkan jutaan Euro dari perusahaan kopi Amerika itu.

“Belanda juga setuju bahwa pembayaran pajak di masa depan dari Starbucks akan sejalan dengan keputusan Komisi Eropa,” ungkap juru bicara Komis Eropa.

Starbcuks diduga melakukan kesepakatan dengan pihak pajak Belanda secara ilegal. Dalam kesepakatan itu, perusahaan yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat ini ditetapkan hanya membayar sebesar 0,3%. (Amu)

Baca Juga: Dua Negara Ini Sepakat untuk Mereformasi Aturan Pajak Digital

“Sejak tahun lalu, Komisi Eropa menganggap perjanjian pajak antara keduanya dianggap sebagai bantuan negara yang illegal (illegal state aid),” ujar juru bicara Komisi Eropa tersebut.

Baca Juga: Meghan Markle dan Anaknya Hadapi Dilema Pajak AS

Akan tetapi, Pemerintah Belanda tidak setuju dengan keputusan Komisi Eropa dengan argumen tidak adanya peraturan yang dilanggar atas dibuatnya perjanjian kontrak antara Starbucks dan Otoritas Pajak Belanda.

Karena itu, seperti dikutip dari nltimes.nl, Pemerintah Belanda akhirnya membawa kasus ini ke tingkat pengadilan Eropa (European Court of Justice).

Meski kasusnya hingga kini masih berlangsung, hal itu tidak berpengaruh terhadap tuntutan Komisi Eropa untuk membayar tunggakan pajak.

Baca Juga: Mulai 1 Januari 2020, Perusahaan Layanan Digital Dipajaki 6%

Komisi Eropa justru mengatakan pihaknya  “menyambut” keputusan Belanda untuk mengumpulkan jutaan Euro dari perusahaan kopi Amerika itu.

“Belanda juga setuju bahwa pembayaran pajak di masa depan dari Starbucks akan sejalan dengan keputusan Komisi Eropa,” ungkap juru bicara Komis Eropa.

Starbcuks diduga melakukan kesepakatan dengan pihak pajak Belanda secara ilegal. Dalam kesepakatan itu, perusahaan yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat ini ditetapkan hanya membayar sebesar 0,3%. (Amu)

Baca Juga: Dua Negara Ini Sepakat untuk Mereformasi Aturan Pajak Digital
Topik : berita pajak internasional, starbucks, belanda
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 Juni 2017 | 11:29 WIB
ZAMBIA