BEI Resmi Jadi Penyelenggara Bursa Karbon, Ini Pesan Jokowi

JAKARTA, DDTCNews - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap peluncuran bursa karbon dapat mendukung upaya pencapaian target nationally determined contribution (NDC).

Pada peluncuran bursa karbon pada hari ini, Jokowi berpesan kepada BEI selaku penyelenggara bursa karbon serta stakeholder terkait untuk, pertama, senantiasa menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan.

"Kedua, harus ada target, harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional. Segera masuk ke sana. Ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional," ujar Jokowi, Selasa (26/9/2023).

Dengan diluncurkannya bursa karbon pada hari ini, Jokowi optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia. Visi ini perlu didukung dengan langkah konkret yang dilaksanakan bersama oleh seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Menurut Jokowi, Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang 60% dari pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Berkat keunggulan tersebut, ada sebanyak 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap.

Bila dihitung, Jokowi mengeklaim potensi bursa karbon Indonesia bisa mencapai Rp3.000 triliun atau lebih. "Sebuah angka yang sangat besar, yang tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, penyelenggaraan bursa karbon telah diamanatkan dalam UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan telah diperinci lewat Peraturan OJK (POJK) 14/2023.

"POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan program pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), sejalan dengan komitmen Paris Agreement, serta mempersiapkan perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut," tulis OJK dalam keterangan resminya bulan lalu.

Sebelum diperdagangkan, unit karbon harus didaftarkan dahulu dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim (SRN-PPI) dan penyelenggara bursa. Adapun penyelenggara bursa karbon harus memiliki modal disetor minimal Rp100 miliar dan tidak berasal dari pinjaman.

Bila sudah ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon, penyelenggara berwenang untuk menyusun peraturan. Peraturan oleh penyelenggara bursa karbon baru berlaku setelah disetujui OJK. (sap)