Berita
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:35 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & alat
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Reportase

Bebaskan Izin Usaha, Pajak Sarang Walet Jadi Incaran

A+
A-
0
A+
A-
0
Bebaskan Izin Usaha, Pajak Sarang Walet Jadi Incaran

MUSI RAWAS, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura mengaku akan mengejar pelaku usaha burung walet yang terbukti masih belum melunasi kewajiban pajaknya. Dalam waktu dekat Pemkab akan mengundang semua pengusaha sarang burung walet untuk diberikan sosialisasi pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mura Dian Candra mengatakan Pemkab telah memberikan pembebasan izin usaha kepada para pemilik sarang burung walet. Kemudahan tersebut ditujukan agar semakin banyak pengusaha sarang burung walet bermuculan di Kabupaten Mura.

“Semakin banyak pengusahanya, maka semakin besar pula potensi yang dapat digali dari penerimaan sarang burung walet,” pungkasnya, Selasa (12/9).

Baca Juga: Deadline Pembayaran Pajak PBB Diundur Dua Bulan

Berdasarkan data tahun 2017, sampai saat ini jumlah pengusaha sarang burung walet yang ada di Kabupaten Mura mencapai lebih dari 100 orang. Jumlah tersebut banyak berlokasi di daerah Megang Sakti dan daerah Tuah Negeri.

Candra menambahkan guna menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), BPPRD akan menyasar jenis pajak lain yang sekiranya berpotensi besar dalam menyumbang penerimaan pajak daerah yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hingga saat ini, realisasi penerimaan PBB sudah mencapai 57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,5 miliar untuk tahun 2017. Menurut Candra, potensi penerimaan PBB di daerahnya masih sangat besar, namun sejak 2012 pemerintah belum memutakhirkan data PBB yang ada sehingga masih banyak wajib pajak yang belum terjaring dalam pembayaran PBB.

Baca Juga: Begini Kondisi Penerimaan Pajak di Calon Ibu Kota Baru

BPPRD Kabupaten Mura, dilansir dalam metrosumatera.com, akan terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai cara, salah satunya dengan terus menggencarkan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat di Kabupaten Mura.

Topik : pajak daerah, pajak sarang burung walet, kabupaten mura
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 06 Juli 2020 | 11:04 WIB
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Senin, 06 Juli 2020 | 10:40 WIB
DKI JAKARTA
Minggu, 05 Juli 2020 | 10:01 WIB
KABUPATEN MIMIKA
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 19:19 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:13 WIB
TPA MODUL RAS
Selasa, 14 Juli 2020 | 17:06 WIB
KABUPATEN MIMIKA
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:55 WIB
STATISTIK KINERJA PENERIMAAN PPN
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:45 WIB
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 16:13 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:47 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK
Selasa, 14 Juli 2020 | 15:28 WIB
INSENTIF PAJAK