ADMINISTRASI PAJAK

Baru Pertama Kali Lapor SPT Tahunan, Ingat Urus EFIN Dulu

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 29 Januari 2024 | 18:30 WIB
Baru Pertama Kali Lapor SPT Tahunan, Ingat Urus EFIN Dulu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak agar segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh). Adapun batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024.

Proses pelaporan SPT Tahunan PPh kini semakin mudah dan dapat dilakukan secara daring melalui e-filing pada situs DJP Online. Namun, WP harus sudah teregistrasi pada DJP Online dan memiliki electronic filing identification number (EFIN) agar dapat melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-filing.

“Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau sistem elektronik yang disediakan oleh penyedia layanan SPT elektronik, WP harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN,” demikian bunyi Pasal 4 Peraturan Dirjen Pajak PER-6/PJ/2019.

Baca Juga:
Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Permohonan aktivasi EFIN perlu dilakukan bagi WP orang pribadi yang belum pernah mengurus EFIN. Sementara itu, untuk WP yang sudah mendapatkan EFIN, tetapi lupa dapat memanfaatkan layanan informasi perpajakan di antaranya melalui twitter atau call center Kring Pajak.

Adapun permohonan aktivasi EFIN dilakukan melalui formulir permohonan aktivasi EFIN. Formulir tersebut harus disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.

Secara lebih terperinci, terdapat langkah yang perlu dilakukan untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN atau mendapatkan EFIN bagi WP orang pribadi. Pertama, unduh formulir permohonan EFIN melalui laman https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin.

Baca Juga:
Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Kedua, isi lengkapi, dan tanda tangani formulir permohonan aktivasi EFIN. Ketiga, lampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia (WNI) dan NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Sementara itu, bagi warga negara asing (WNA) lampirkan fotokopi paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) serta NPWP atau SKT. Keempat, ajukan formulir permohonan aktivasi EFIN tersebut dengan mendatangi langsung KPP atau KP2KP terdekat.

Kelima, tunjukkan KTP asli (bagi WNI) atau paspor dan KITAS atau KITAP asli (bagi WNA). Pada tahap ini WP juga harus menunjukkan NPWP atau SKT asli. Keenam, siapkan alamat email aktif untuk melakukan verifikasi serta sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban pajak.

Hal yang perlu menjadi catatan permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh WP sendiri. Untuk itu, permohonan aktivasi EFIN tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. Setelah WP mendapatkan EFIN, sebaiknya segera lakukan registrasi akun DJP Online. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai