Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Banyak Fasilitas Perpajakan, Sri Mulyani Ingin KEK Makin Menarik

A+
A-
0
A+
A-
0
Banyak Fasilitas Perpajakan, Sri Mulyani Ingin KEK Makin Menarik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas perpajakan kepada investor yang menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Menurut Sri Mulyani, diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 40/2021 akan memberikan kepastian fiskal bagi investor di KEK. Semua investor di KEK, lanjutnya, dapat memperoleh berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan bisnisnya.

"Saya berharap KEK ini, dengan berbagai fasilitas dan insentif yang diberikan, akan benar-benar mampu menarik investor untuk bisa menanamkan modal di KEK, baik itu investor dalam maupun global," katanya, dikutip pada Minggu (10/10/2021).

Baca Juga: Restitusi Pajak Turis Asing Terus Meningkat, Pariwisata Makin Pulih

Sri Mulyani menuturkan ada berbagai insentif perpajakan yang diberikan kepada investor di KEK. Insentif itu antara lain pengurangan PPh, PPN atau PPnBM tidak dipungut, pembebasan bea masuk, serta tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor.

Pemerintah juga berupaya membuat kegiatan ekonomi di KEK, terutama ekspor dan impor, makin efisien, produktif, kompetitif, dan pasti. Misal, dengan memberikan kemudahan prosedur pelayanan dan pengawasan, serta dukungan operasional bagi perusahaan.

Saat ini, berbagai pelayanan KEK dapat diperoleh melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional. Pengembangan sistem elektronik dalam KEK juga membutuhkan sistem informasi teknologi yang andal dan aman serta memadai.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Menurut Sri Mulyani, sistem aplikasi KEK—yang sekarang dibangun dan dikelola Lembaga National Single Window (LNSW)—memiliki sejumlah manfaat, di antaranya pelaku usaha cukup memakai satu sistem untuk berbagai layanan yang menyangkut KEK.

Sistem tersebut juga menawarkan kemudahan penyampaian dokumen, transparansi, serta keandalan sistem. Aplikasi KEK juga telah terintegrasi dengan sistem CEISA pada Ditjen Bea dan Cukai, sistem Ditjen Pajak online, serta Online Single Submission pada BKPM.

Hingga 2020, sambung menkeu, Indonesia memiliki komitmen investasi di KEK sampai dengan Rp70,43 triliun. Pada 2021, pemerintah telah menambah 4 KEK baru sehingga total sudah mencapai 19 KEK.

Baca Juga: AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

"KEK dengan berbagai kekhususan dan insentif ini diharapkan akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. KEK juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru," ujarnya. (rig)

Topik : menkeu sri mulyani, kawasan ekonomi khusus, KEK, fasilitas pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP