Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 12:24 WIB
TAHUN SIDANG 2018-2019
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:28 WIB
PENGENDALIAN IMPOR
Jum'at, 17 Agustus 2018 | 11:02 WIB
RAPBN 2019
 
Review
Kamis, 16 Agustus 2018 | 21:12 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY (2)
Senin, 13 Agustus 2018 | 15:00 WIB
LAPORAN DARI HARVARD UNIVERSITY
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
 
Data & alat
Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:11 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 AGUSTUS 2018
Rabu, 08 Agustus 2018 | 09:34 WIB
KURS PAJAK 8-14 AGUSTUS 2018
Rabu, 01 Agustus 2018 | 09:41 WIB
KURS PAJAK 1-7 AGUSTUS 2018
 
Komunitas
Rabu, 15 Agustus 2018 | 21:24 WIB
SEMINAR NASIONAL
Jum'at, 10 Agustus 2018 | 16:02 WIB
LOMBA PAJAK NASIONAL MAHASISWA 2018
Kamis, 09 Agustus 2018 | 16:43 WIB
TALKSHOW PAJAK-STIAMI
 
Reportase

Baleg DPR Loloskan RUU Konsultan Pajak, 13 Poin Disepakati

11

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak direstui Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilanjutkan pembahasannya. Keputusan tersebut diambil pasca mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Konsultan Pajak.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas ini dimulai dengan agenda pembacaan laporan Panja. Kemudian dilanjutkan dalam pandangan mini fraksi terkait RUU Konsultan Pajak. Terakhir ialah pengambilan keputusan atas laporan Panja.

"Laporan ketua panja pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang konsultan pajak yang diusulkan oleh anggota DPR RI kemudian dilanjutkan  pandangan mini fraksi, pengambilan keputusan dan penandatangan draf RUU ini terbuka untuk umum," buka Supratman di ruang rapat Baleg, Senin (16/7).

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan Dijalankan Secara Gradual

Dalam laporan tersebut, secara umum disepakati 13 poin dalam RUU Konsultan Pajak. Salah satunya adalah penyempurnaan pasal ketentuan umum tentang konsultan pajak yang terdapat dalam Pasal 1.

Selain itu ada peyempurnaan dalam makna jasa perpajakan serta jasa  konsultasi pajak. Kemudian terdapat perubahan sistematika RUU secara menyeluruh dan disesuaikan dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Seusai membaca garis besar laporan Panja, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU ini, kecuali fraksi PAN yang tidak hadir dalam rapat. Dari keseluruhan pandangan fraksi sebagian besar menyetujui RUU Konsultan Pajak dilanjutkan pada pembahasan lanjutan tingkat 1.

Baca Juga: 'Penggelapan Pajak adalah Olahraga Nasional'

Hanya Fraksi PKS yang meminta RUU Konsultan Pajak untuk tidak dilanjutkan pembahasannya karena dikhawatirkan hasilnya tidak seirama dengan RUU KUP yang saat ini juga dibahas. Kemudian Fraksi Nasdem yang setuju dengan catatan pembahasan RUU Konsultan Pajak sejalan dengan perkembangan revisi RUU KUP.

Pasca mendengar pandangan fraksi, Badan Legislasi menyetujui RUU Konsultan Pajak dilanjutkan pembahasannya, serta dibawa pada rapat pimpinan untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat.

Adapun sebagai pihak pengusul, anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun menyampaikan apresiasinya atas keputusan Baleg. Menurutnya, butuh dukungan politik untuk meloloskan rancangan kebijakan yang krusial bagi konsultan pajak.

Baca Juga: Soal RUU Konsultan Pajak, DJP Tunggu Undangan DPR

"Dalam pembahasan RUU Konsultan Pajak butuh dukungan politik DPR agar profesi konsultan pajak dapat diatur dalam legislasi tingkat primer yakni melalui undang-undang," terangnya. (Amu)

"Laporan ketua panja pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang konsultan pajak yang diusulkan oleh anggota DPR RI kemudian dilanjutkan  pandangan mini fraksi, pengambilan keputusan dan penandatangan draf RUU ini terbuka untuk umum," buka Supratman di ruang rapat Baleg, Senin (16/7).

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan Dijalankan Secara Gradual

Dalam laporan tersebut, secara umum disepakati 13 poin dalam RUU Konsultan Pajak. Salah satunya adalah penyempurnaan pasal ketentuan umum tentang konsultan pajak yang terdapat dalam Pasal 1.

Selain itu ada peyempurnaan dalam makna jasa perpajakan serta jasa  konsultasi pajak. Kemudian terdapat perubahan sistematika RUU secara menyeluruh dan disesuaikan dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Seusai membaca garis besar laporan Panja, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU ini, kecuali fraksi PAN yang tidak hadir dalam rapat. Dari keseluruhan pandangan fraksi sebagian besar menyetujui RUU Konsultan Pajak dilanjutkan pada pembahasan lanjutan tingkat 1.

Baca Juga: 'Penggelapan Pajak adalah Olahraga Nasional'

Hanya Fraksi PKS yang meminta RUU Konsultan Pajak untuk tidak dilanjutkan pembahasannya karena dikhawatirkan hasilnya tidak seirama dengan RUU KUP yang saat ini juga dibahas. Kemudian Fraksi Nasdem yang setuju dengan catatan pembahasan RUU Konsultan Pajak sejalan dengan perkembangan revisi RUU KUP.

Pasca mendengar pandangan fraksi, Badan Legislasi menyetujui RUU Konsultan Pajak dilanjutkan pembahasannya, serta dibawa pada rapat pimpinan untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat.

Adapun sebagai pihak pengusul, anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun menyampaikan apresiasinya atas keputusan Baleg. Menurutnya, butuh dukungan politik untuk meloloskan rancangan kebijakan yang krusial bagi konsultan pajak.

Baca Juga: Soal RUU Konsultan Pajak, DJP Tunggu Undangan DPR

"Dalam pembahasan RUU Konsultan Pajak butuh dukungan politik DPR agar profesi konsultan pajak dapat diatur dalam legislasi tingkat primer yakni melalui undang-undang," terangnya. (Amu)

Topik : reformasi pajak, ruu konsultan pajak, ruu kup
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 15:32 WIB
PELABUHAN PERIKANAN
Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
TAX AMNESTY
Sabtu, 12 November 2016 | 16:06 WIB
PASAR GELAP
Kamis, 28 September 2017 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
TAX AMNESTY
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 16:22 WIB
PEMBANGUNAN NASIONAL
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PAJAK DIGITAL
11