Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Bakal Ubah Postur APBN 2022, Sri Mulyani: Kami akan Bicara dengan DPR

A+
A-
3
A+
A-
3
Bakal Ubah Postur APBN 2022, Sri Mulyani: Kami akan Bicara dengan DPR

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengubah postur APBN 2022 karena adanya tren kenaikan harga komoditas. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (12/5/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan berbagai harga komoditas berdampak positif pada pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia pun memproyeksi pendapatan negara akan tumbuh hingga 11% pada tahun ini.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan lonjakan laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang sudah berangsur pulih setelah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan tambahan penerimaan untuk program perlindungan masyarakat.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Sri Mulyani menyebut rencana perubahan postur APBN 2022 sudah mulai dibahas di sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, rencana perubahan tersebut juga akan dibicarakan bersama DPR.

"Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Ini dalam 2 bulan ke depan kami akan bicara dengan DPR lagi," katanya.

Selain mengenai rencana perubahan postur APBN 2022, ada pula bahasan terkait dengan rencana penyediaan layanan pemberian fasilitas fiskal secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Daya Beli Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menggunakan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

Menurutnya, selama ini pemerintah sudah berupaya menahan dampak kenaikan harga komoditas kepada masyarakat. Misalnya dengan menahan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak, kecuali Pertamax. Padahal, harga minyak dunia saat ini sudah menyentuh level US$100 per barel.

“Uang yang sudah ada ini teralokasikan untuk membuat bantalan-bantalan dari syok yang begitu dahsyat, yang bisa mengancam dari sisi daya beli masyarakat, yang bisa berpotensi secara politis dan sosial," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Kinerja Pendapatan Negara

Sepanjang kuartal I/2022, pendapatan negara sudah mencapai Rp501,0 triliun atau mengalami pertumbuhan 32,1% secara tahunan. Kinerja itu utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp401,8 triliun.

Apabila kinerja pendapatan negara mampu tumbuh seperti estimasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 11%, nominalnya akan mencapai Rp2.223,39 triliun. Angka itu melesat jauh dari target pemerintah dalam UU APBN 2022 yang senilai Rp1.846,14 triliun.

Adapun realisasi pendapatan negara pada tahun lalu senilai Rp2.003,06 triliun. "Ini mendapatkan tambahan penerimaan negara, jadi kita punya pertumbuhan pendapatan negara yang cukup tinggi," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Pemberian Insentif Fiskal Terintegrasi

Pemerintah berencana menyediakan layanan pemberian fasilitas fiskal secara terintegrasi melalui SIINas. Adapun SIINas adalah sistem penyampaian data dari pelaku usaha ke pemerintah yang nantinya dianalisis dan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan perindustrian.

Rencana tersebut tercantum dalam program pengembangan SIINas pada lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 74/2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 yang baru saja diundangkan bulan lalu.

Nantinya, insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan melalui SIINas mulai dari bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), tax allowance, tax holiday, tax deduction, user specific duty free scheme (USDFS), hingga fasilitas restrukturisasi mesin. Simak ‘Minim Sosialisasi, Fasilitas Fiskal untuk Manufaktur Tak Maksimal’. (DDTCNews)

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

KMK Pelarangan Ekspor CPO

Otoritas fiskal merilis KMK No. 15/KM.04/2022 mengenai daftar barang yang dilarang untuk diekspor, salah satunya minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). KMK tersebut dirilis menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/2022 yang mengatur larangan sementara ekspor sejumlah barang yang merupakan produk turunan komoditas kepala sawit.

Berdasarkan lampiran KMK No.15/2022, barang yang dilarang untuk dieskpor itu meliputi CPO; minyak dimurnikan (refined, bleached, and deodorized/RBD palm oil); RBD palm olein; dan beragam jenis used cooking oil.

Selain itu, residu endapan hasil dan ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asal palmitat ≤20% juga dikenakan larangan ekspor. (DDTCNews)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Omzet WP OP UMKM Tidak Kena Pajak

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kembali batas peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM telah resmi berlaku pada tahun ini. Menurut DJP, kebijakan itu dirilis untuk mendorong pemulihan sektor UMKM.

"[Kebijakan ini] merupakan bentuk keadilan pemerintah untuk mendorong akselerasi UMKM," bunyi keterangan video yang diunggah akun Instagram DJP. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, APBN 2022, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus