Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 02 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Komunitas
Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:
Minggu, 04 Desember 2022 | 07:40 WIB
WAKIL KETUA I PERTAPSI TITI MUSWATI PUTRANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 09:34 WIB
KETUA BIDANG KERJA SAMA PERTAPSI BENY SUSANTI:
Sabtu, 03 Desember 2022 | 07:30 WIB
SELEBRITAS
Reportase

Bakal Ubah Postur APBN 2022, Sri Mulyani: Kami akan Bicara dengan DPR

A+
A-
3
A+
A-
3
Bakal Ubah Postur APBN 2022, Sri Mulyani: Kami akan Bicara dengan DPR

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengubah postur APBN 2022 karena adanya tren kenaikan harga komoditas. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (12/5/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan berbagai harga komoditas berdampak positif pada pendapatan negara, baik dari perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dia pun memproyeksi pendapatan negara akan tumbuh hingga 11% pada tahun ini.

Di sisi lain, kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan lonjakan laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang sudah berangsur pulih setelah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah akan mengalokasikan tambahan penerimaan untuk program perlindungan masyarakat.

Baca Juga: Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 3 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Sri Mulyani menyebut rencana perubahan postur APBN 2022 sudah mulai dibahas di sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, rencana perubahan tersebut juga akan dibicarakan bersama DPR.

"Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Ini dalam 2 bulan ke depan kami akan bicara dengan DPR lagi," katanya.

Selain mengenai rencana perubahan postur APBN 2022, ada pula bahasan terkait dengan rencana penyediaan layanan pemberian fasilitas fiskal secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Baca Juga: Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Daya Beli Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menggunakan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap berlanjut dengan melindungi daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

Menurutnya, selama ini pemerintah sudah berupaya menahan dampak kenaikan harga komoditas kepada masyarakat. Misalnya dengan menahan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak, kecuali Pertamax. Padahal, harga minyak dunia saat ini sudah menyentuh level US$100 per barel.

“Uang yang sudah ada ini teralokasikan untuk membuat bantalan-bantalan dari syok yang begitu dahsyat, yang bisa mengancam dari sisi daya beli masyarakat, yang bisa berpotensi secara politis dan sosial," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Kinerja Pendapatan Negara

Sepanjang kuartal I/2022, pendapatan negara sudah mencapai Rp501,0 triliun atau mengalami pertumbuhan 32,1% secara tahunan. Kinerja itu utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan, yang mencapai Rp401,8 triliun.

Apabila kinerja pendapatan negara mampu tumbuh seperti estimasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 11%, nominalnya akan mencapai Rp2.223,39 triliun. Angka itu melesat jauh dari target pemerintah dalam UU APBN 2022 yang senilai Rp1.846,14 triliun.

Adapun realisasi pendapatan negara pada tahun lalu senilai Rp2.003,06 triliun. "Ini mendapatkan tambahan penerimaan negara, jadi kita punya pertumbuhan pendapatan negara yang cukup tinggi," ujar Sri Mulyani. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Pemberian Insentif Fiskal Terintegrasi

Pemerintah berencana menyediakan layanan pemberian fasilitas fiskal secara terintegrasi melalui SIINas. Adapun SIINas adalah sistem penyampaian data dari pelaku usaha ke pemerintah yang nantinya dianalisis dan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan perindustrian.

Rencana tersebut tercantum dalam program pengembangan SIINas pada lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 74/2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 yang baru saja diundangkan bulan lalu.

Nantinya, insentif fiskal dan nonfiskal yang diberikan melalui SIINas mulai dari bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), tax allowance, tax holiday, tax deduction, user specific duty free scheme (USDFS), hingga fasilitas restrukturisasi mesin. Simak ‘Minim Sosialisasi, Fasilitas Fiskal untuk Manufaktur Tak Maksimal’. (DDTCNews)

Baca Juga: Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

KMK Pelarangan Ekspor CPO

Otoritas fiskal merilis KMK No. 15/KM.04/2022 mengenai daftar barang yang dilarang untuk diekspor, salah satunya minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). KMK tersebut dirilis menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/2022 yang mengatur larangan sementara ekspor sejumlah barang yang merupakan produk turunan komoditas kepala sawit.

Berdasarkan lampiran KMK No.15/2022, barang yang dilarang untuk dieskpor itu meliputi CPO; minyak dimurnikan (refined, bleached, and deodorized/RBD palm oil); RBD palm olein; dan beragam jenis used cooking oil.

Selain itu, residu endapan hasil dan ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asal palmitat ≤20% juga dikenakan larangan ekspor. (DDTCNews)

Baca Juga: Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Omzet WP OP UMKM Tidak Kena Pajak

Ditjen Pajak (DJP) menegaskan kembali batas peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM telah resmi berlaku pada tahun ini. Menurut DJP, kebijakan itu dirilis untuk mendorong pemulihan sektor UMKM.

"[Kebijakan ini] merupakan bentuk keadilan pemerintah untuk mendorong akselerasi UMKM," bunyi keterangan video yang diunggah akun Instagram DJP. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, APBN 2022, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 05 Desember 2022 | 09:45 WIB
EDUKASI PAJAK

International Tax Conference 2022 Dimulai, DJP Beberkan Kegiatannya

Senin, 05 Desember 2022 | 09:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Aturan Baru Desain Pita Cukai Tahun Depan, Begini Kata DJBC

Senin, 05 Desember 2022 | 09:00 WIB
SEKRETARIS I PERTAPSI CHRISTINE TJEN:

‘Tax Center dan Akademisi Itu Posisinya Netral’

Minggu, 04 Desember 2022 | 15:00 WIB
HUNGARIA

Khawatir Ganggu Investasi, Hungaria Kukuh Tolak Pajak Minimum Global

berita pilihan

Selasa, 06 Desember 2022 | 08:06 WIB
PPN PRODUK DIGITAL

Lagi, Dirjen Pajak Tunjuk 3 Pemungut PPN Produk Digital PMSE

Senin, 05 Desember 2022 | 21:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Exit Tax Bisa Menahan Gerusan Basis Pajak, Ini Analisisnya

Senin, 05 Desember 2022 | 19:18 WIB
PMK 175/2022

Ada Perubahan Ketentuan Soal Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:37 WIB
PMK 175/2022

Sri Mulyani Terbitkan Peraturan Baru Soal Konsultan Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 18:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Salah Isi NPWP dan Nama Wajib Pajak dalam SSP? Bisa Pbk

Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Business Intelligence dalam Ranah Pajak?

Senin, 05 Desember 2022 | 17:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Ingat! Kepatuhan Wajib Pajak Diawasi DJP, Begini Penjelasannya

Senin, 05 Desember 2022 | 17:30 WIB
PER-13/BC/2021

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Senin, 05 Desember 2022 | 17:00 WIB
KP2KP SANANA

Dapat SP2DK, Pengusaha Pengolahan Ikan Tuna Datangi Kantor Pajak

Senin, 05 Desember 2022 | 16:51 WIB
KINERJA FISKAL DAERAH

Sisa Sebulan, Mendagri Minta Pemda Genjot Pendapatan Daerah