Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Bakal Kena Pajak Iklan, Puluhan Perusahaan Media Ajukan Protes

A+
A-
0
A+
A-
0
Bakal Kena Pajak Iklan, Puluhan Perusahaan Media Ajukan Protes

Ilustrasi. (DDTCNews)

WARSAWA, DDTCNews – Jaringan media independen Polandia menangguhkan semua liputan berita di televisi dan laman internet sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah menggulirkan kebijakan pajak iklan.

Jaringan media menuliskan surat terbuka kepada PM Polandia Mateusz Morawiecki terkait dengan rencana pajak iklan yang akan diterapkan tahun ini. Pajak iklan dinilai merusak kebebasan pers alih-alih mengumpulkan penerimaan negara.

"Ini hanyalah pemerasan," tulis surat terbuka kepada PM Morawiecki dikutip Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Surat terbuka tersebut diteken oleh berbagai perusahaan media mulai dari penerbit surat kabar, majalah, pemilik televisi dan situs berita online. Setidaknya 43 organisasi media meminta pemerintah mengurungkan pajak iklan.

Pajak iklan tersebut memiliki tarif yang bervariasi mulai dari 2% hingga 15% tergantung pada ukuran bisnis perusahaan media. Kebijakan fiskal tersebut dianggap menjadi cara pemerintah mengendalikan media dan menggerus kebebasan pers.

Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah besar kepada lembaga penyiaran negara TVP terkait dengan pajak iklan pada tahun ini. Nilai subsidi yang diberikan pemerintah itu mencapai sekitar €440 juta.

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

"Pemerintah kurang lebih meniru pendekatan Hongaria untuk mengurangi keberlangsungan media independen," ujar salah satu pimpinan media swasta.

Sementara itu, Morawiecki berdalih penerapan pajak iklan semata-mata untuk memperbaiki keuangan publik yang tertekan pandemi Covid-19. Menurutnya, pajak iklan juga menjadi cara untuk memaksa perusahaan digital multinasional untuk membayar pajak dengan adil di Polandia.

Seperti dikutip politico.eu, peringkat kebebasan pers Polandia terus menurun sejak 2015 atau selama Morawiecki memimpin. Laporan Reporters Without Borders menyebutkan peringkat Polandia berada di 62 dari 180 negara pada 2020, dari sebelumnya 18 pada 2015. (rig)

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Makanan Cepat Saji Diusulkan Kena Cukai

Topik : polandia, perusahaan media, pajak iklan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

Selasa, 30 November 2021 | 13:30 WIB
KOREA SELATAN

Korea Selatan Berencana Pajaki NFT Mulai Tahun Depan

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka