Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Bahas Pajak & Virus Corona, DDTC Fiscal Research Rilis Laporan Terbaru

A+
A-
14
A+
A-
14
Bahas Pajak & Virus Corona, DDTC Fiscal Research Rilis Laporan Terbaru

JAKARTA, DDTCNews – DDTC Fiscal Research kembali merilis Indonesia Taxation Quarterly Report. Dalam laporan kuartal I/2020 ini, ada sejumlah topik yang dibahas, salah satunya terkait dengan respons kebijakan pajak global terhadap krisis Covid-19.

Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2020) bertajuk ‘Global Tax Policy Responses to Covid-19 Crisis’ resmi dirilis hari ini, Kamis (9/4/2020). Laporan ini melanjutkan komitmen DDTC dalam menyediakan informasi terkini untuk para pemangku kepentingan pajak di Indonesia. Download laporan di sini.

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan instrumen pajak selalu hadir di masa-masa sulit dan tidak pasti, termasuk pada kondisi saat ini. Pemerintah Indonesia menggunakan sistem pajak untuk meringankan beban wajib pajak, seperti halnya sebagian besar negara yang terkena dampak Covid-19.

Baca Juga: Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

“Publikasi ini terutama menyajikan laporan tentang respons kebijakan pajak global di tengah krisis Covid-19,” ujar Darussalam dalam laporan tersebut.

Serupa dengan laporan kuartal-kuartal sebelumnya, Indonesia Taxation Quarterly Report (Q1-2020) dimulai dengan pemaparan mengenai perkembangan terkini dari perekonomian dan APBN, tidak terkecuali terkait dengan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Selanjutnya, ada dua isu strategis yang menjadi topik bahasan. Kali ini, sesuai dengan judul laporan, DDTC Fiscal Research menguraikan hasil analisisnya tentang kebijakan pajak yang telah diambil oleh 113 negara dalam menghadapi dampak dari Covid-19.

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

DDTC Fiscal Research memaparkan mayoritas negara-negara telah merespons pandemi Covid-19 dengan instrumen pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Namun, pada negara yang memiliki jumlah total kasus Covid-19 lebih tinggi cenderung menggunakan berbagai instrumen pajak.

Terakhir, DDTC Fiscal Research menyuguhkan topik mengenai gaya pendekatan baru dari kantor pajak terhadap wajib pajak. Seperti diketahui, guna meningkatkan kepatuhan, pendekatan compliance risk management (CRM) telah secara bertahap dilakukan, tidak terkecuali di tingkat KPP Pratama.

Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan pemerintah menerapkan perlakuan berbeda untuk setiap wajib pajak sesuai dengan profil risiko kepatuhannya. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan dan untuk menggali potensi pajak sehingga memperluas basis pajak nasional.

Baca Juga: Simak Profil Pajak dari Kota Pintu Gerbang Barat Indonesia

Selain menjabarkan tentang bagaimana pendekatan berbasis kewilayahan yang diterapkan DJP di KPP Pratama, laporan ini juga menyuguhkan sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan moral pajak.

Sekadar informasi, kehadiran Indonesia Taxation Quarterly Report menjadi wujud nyata salah satu visi DDTC, yaitu untuk mengeliminasi asimetri informasi pajak. Sebagai institusi pajak berbasis riset dan pengetahuan, laporan rutin kuartalan itu diharapkan juga berpengaruh dan berkontribusi bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan pajaknya di masa mendatang. (kaw)

Baca Juga: Kisah Wajib Pajak dan Petugas Pajak Ini Bikin Iri Romeo-Juliet!
Topik : DDTC Fiscal Research, DDTC, virus Corona, kebijakan pajak, kajian pajak, riset

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Desember 2021 | 16:00 WIB
POLANDIA

Inflasi Terus Naik, Bahan Pokok Dibebaskan dari PPN Selama 6 Bulan

Sabtu, 25 Desember 2021 | 12:30 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Video: PPS akan Dimulai & Batasan Omzet Tak Kena Pajak Segera Berlaku

Jum'at, 24 Desember 2021 | 19:00 WIB
KOSTA RIKA

Identifikasi Ketidakpatuhan WP, Kebijakan Pajak 2022 Disusun

Kamis, 23 Desember 2021 | 19:25 WIB
WEBINAR DDTC ACADEMY - FE UNP

Catat! NIK Berfungsi sebagai Penanda Subjek Pajak, Bukan Wajib Pajak

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI

Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya