Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Bagaimana Relevansi PPh Final di Indonesia? Baca di Kajian DDTC Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
Bagaimana Relevansi PPh Final di Indonesia? Baca di Kajian DDTC Ini

DDTC Working Paper 2220 bertajuk 'Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia'. 

JAKARTA, DDTCNews – DDTC kembali merilis hasil kajian dalam bentuk DDTC Working Paper pada hari ini, Senin (4/5/2020). DDTC Working Paper kali ini mengambil tema ‘Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia’.

Disusun oleh Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Senior Researcher DDTC Awwaliatul Mukarromah, kajian dirilis sekaligus didiskusikan secara langsung di webinar yang digelar DDTC Academy pada sore ini. Download DDTC Working Paper 2220 di sini.

Mengupas DDTC Working Paper tersebut, Senior Researcher DDTC Awwaliatul Mukarromah memulai dengan penjabaran adanya fenomena pergeseran paradigma PPh dari pajak subjektif menjadi pajak objektif. Pasalnya, PPh final lebih memperhatikan jenis ‘objek penghasilan’ dibandingkan dengan subjek pajaknya.

Baca Juga: Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

“Artinya, apabila suatu penghasilan masuk klasifikasi objek PPh final maka atas penghasilan tersebut akan dikenai pajak tanpa memperhatikan kondisi subjek pajak yang sebenarnya. Tidak mengherankan jika PPh final juga dianggap menyalahi roh PPh sebagai pajak yang besifat subjektif,” kata Awwaliatul.

Dia mengatakan hingga saat ini belum tersedia penjelasan yang memadai tentang justifikasi dari pengenaan PPh final. Namun, dari definisi pajak final menurut OECD Glossary of Tax Terms dan IBFD Tax Glossary, didapatkan beberapa kesimpulan.

Pertama, pajak final diletakkan dalam konteks PPh. Kedua, pajak final berkaitan erat dengan mekanisme withholding tax. Ketiga, adanya perbedaan tarif pajak. Keempat, adanya pemisahan perlakuan pajak. Kelima, merepresentasikan nilai akhir. Keenam, umumnya dalam konteks pajak internasional.

Baca Juga: Update PPh Final Jasa Konstruksi PP 9/2022, Akses di e-Bupot Unifikasi

Di Indonesia, sambung Awwaliatul, rezim PPh final sudah diperkenalkan di Indonesia sejak berlakunya UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan. Seiring dengan perubahan UU PPh, hingga UU No.36/2008, penerapan PPh final semakin meluas.

Kontribusinya terhadap penerimaan pajak di Indonesia dapat dikatakan cukup signifikan. Dari olahan data oleh DDTC Fiscal Research, PPh final rata-rata berkontribusi sekitar 13,45% terhadap total penerimaan pajak dalam 6 tahun terakhir.

Selama periode 2015-2019, rata-rata pertumbuhan realisasi PPh final mencapai 8,79%. Data realisasi penerimaan PPh final hanya mencakup PPh final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 26 yang dilaporkan Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga: Dapat Imbauan dari AR, Mending Ikut PPS atau Pembetulan SPT Tahunan?

Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji mengatakan berdasarkan interpretasi historis PPh final di Indonesia seyogyanya diartikan sebagai konsekuensi dari sistem pajak yang dianut oleh Indonesia.

Sistem pajak itu baik schedular tax system, dual income tax, serta family tax unit, maupun atas suatu kebijakan tertentu yang berlaku khusus, yaitu presumptive tax dan withholding tax. Untuk menjamin implementasi sistem maupun kebijakan tersebut maka PPh yang bersifat final dipilih sebagai solusi.

“Dengan demikian, atas jenis dan/atau aliran penghasilan dan/atau karakteristik wajib pajak tertentu, pengenaan pajaknya berbeda dan diisolasikan dari pengenaan PPh yang berlaku secara umum (ring fencing),” jelas Bawono.

Baca Juga: Progres PPS Melandai, DJP Yakin Peserta Ramai pada 1 Bulan Terakhir

Dia mengatakan untuk menjawab pertanyaan terkait relevansi PPh final di masa mendatang, setidaknya perlu menjawab tiga pertanyaan kritis. Pertama, apakah atas suatu penghasilan tertentu memang ingin dipajaki secara terpisah? Kedua, apakah atas suatu penghasilan tertentu memang perlu dikenakan pajak yang tidak mencerminkan prinsip ability to pay? Ketiga, Bagaimanakah interaksi kedua hal tersebut?

Bawono mengatakan tinjauan kritis mengenai penerapan PPh final di Indonesia juga bisa dikaitkan dengan enam hal. Pertama, kaitannya dengan kepatuhan. Kedua, dampaknya terhadap penerimaan. Ketiga, dampaknya pada redistribusi.

Keempat, konteks daya saing. Kelima, pengujian relevansi PPh final dengan membandingkan perubahan kondisi di masa mendatang dengan kondisi di masa lalu (saat UU dibuat). Keenam, kaitannya dengan konstruksi UU PPh. (kaw)

Baca Juga: Kesempatan Ikut PPS Belum Tertutup, DJP: Masih Berlangsung 41 Hari!

Topik : DDTC Working Paper, kajian pajak, PPh final, pajak final, presumptive tax, withholding tax

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 April 2022 | 17:01 WIB
PPh FINAL (5)

PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Kamis, 28 April 2022 | 16:30 WIB
KP2KP SUNGGUMINASA

Dapat SMS Blast dari DJP, Wajib Pajak Mulai Terdorong Ikut PPS

Kamis, 28 April 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terlanjur Kena Potong PPh Final UMKM, WP Bisa Ajukan Restitusi

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir