Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Yuk, Ngabuburit Bareng Lewat Webinar DDTC Academy! Gratis!

A+
A-
5
A+
A-
5
Yuk, Ngabuburit Bareng Lewat Webinar DDTC Academy! Gratis!

JAKARTA, DDTCNews – Skema pajak penghasilan (PPh) final digunakan sebagai bagian dari upaya pemberian kemudahan administratif bagi wajib pajak. Harapannya, cost of compliance bisa ditekan.

Skema PPh final merupakan implikasi dari sistem pemajakan schedular. Di sebagian negara, skema ini erat kaitannya dengan sektor-sektor yang sulit dipajaki (hard-to-tax sector). Oleh karena itu, salah satu tujuan penggunaan skema ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan dengan menutup kemungkinan penghindaran atau pengelakan pajak.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam pencatatan atau pembukuan, otoritas fiskal berpendapat skema PPh final seharusnya perlahan-lahan ditiadakan. Penggunaan skema pajak ini tidak bisa dijalankan terus-menerus.

Baca Juga: Peran Penting Transfer Pricing Dalam Konteks Perpajakan, Seperti Apa?

Salah satu aspek yang menjadi pemicu adalah tidak sejalannya kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu sektor yang mendapat pengenaan PPh final dengan sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak. Isu terkait ketidakadilan muncul di sini.

Dari sinilah muncul pertanyaan, bagaimana sejatinya konsep dari PPh final itu sendiri? Apakah skema ini hanya berkaitan dengan hard to tax sector atau ada filosofi lainnya? Bagaimana tinjauan historis mengenai skema PPh final di Indonesia? Bagaimana pula relevansi PPh final di Indonesia, mengingat penggunaannya juga cukup banyak?

Untuk memperdalam topik dan membahas sejumlah pertanyaan menarik tersebut, DDTC Academy menggelar Ngabuburit Bareng DDTC Webinar dengan topik ‘Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia’. Webinar akan digelar pada Senin, 4 Mei 2020 pada pukul 16.00—17.00 WIB melalui ZOOM Cloud Meeting Apps.

Baca Juga: DJP Ajak Perguruan Tinggi Memasyarakatkan Pajak

Webinar ini akan menghadirkan dua pembicara yang kredibel, yaitu Partner Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji dan Senior Researcher DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah. Tax Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi hadir sebagai moderator dalam webinar ini.

Sebagai informasi, penyelenggaraan webinar ini akan berbarengan dengan rilis DDTC Working Paper terbaru dengan judul yang sama.

Sama seperti webinar sebelumnya, acara kali ini terbuka untuk umum. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti webinar ini? Jika iya, Anda hanya perlu melakukan registrasi di laman http://academy.ddtc.co.id/free_event. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Eny Marliana (+628158980228/ [email protected]) atau Hotline Academy (+62 81283935151). (kaw)

Baca Juga: Masih Banyak WP UMKM yang Belum Lapor Realisasi Insentif Pajak

Topik : agenda, agenda pajak, webinar, PPh final, DDTC Academy
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 07 September 2020 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 07 September 2020 | 16:56 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 September 2020 | 10:29 WIB
UNIVERSITAS MARANATHA
Rabu, 02 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK