Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

A+
A-
0
A+
A-
0
Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada semester II/2021 paruh kedua tahun lalu.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan pemeriksaan BPK pada paruh kedua tahun lalu itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan pemerintah di bidang kesehatan melalui kegiatan testing, tracing, treatment, serta edukasi dan sosialisasi.

Dia menyebutkan hasil pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid pada Kementerian Kesehatan menghasilkan beberapa temuan permasalahan. Pertama, belum optimalnya sistem Kemenkes dalam melakukan testing dan tracing.

Baca Juga: Pacu Ekonomi, Pemerintah Siapkan Diskon PPh Badan Tahun Depan

"Dukungan sistem informasi belum optimal dalam meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan serta penguatan kapasitas SDM testing dan tracing," katanya dari laman resmi BPK dikutip Senin (12/4/2021).

Permasalahan lainnya yang ditemukan BPK adalah belum memadainya panduan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan (travel advice) dalam mengubah perilaku masyarakat saat melakukan perjalanan lintas wilayah pada masa pandemi.

Auditor negara juga memeriksa kinerja BPJS Kesehatan. Hasil pemeriksaan mencatatkan sejumlah temuan seperti belum optimalnya pengelolaan administrasi dan verifikasi klaim Covid-19 atas tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

Baca Juga: Krisis Tabung Oksigen, Negara Bagian Minta Pembebasan Pajak

Selain itu, BPK menemukan penyaluran biaya kepada fasilitas kesehatan (faskes) serta penatausahaan kepesertaan dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional belum optimal. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, BPK melakukan juga melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau risk based comprehensive audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. (rig)

Baca Juga: Penerbitan Laporan Soal Skema Pelaporan Pajak Cryptocurrency Ditunda
Topik : bpjs kesehatan, BPK, kementerian kesehatan, penanganan covid-19, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Selasa, 13 April 2021 | 08:25 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Hasil yang kurang maksimal berdasarkan temuan BPK terhadap kinerja Kemenkes, khususnya BPJS terkait penanganan Covid 19 yang masih belum optimal, diharapkan dapat bisa menunjukkan kinerja yang positif pada sepanjang tahun 20 ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Kamis, 06 Mei 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 06 Mei 2021 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 06 Mei 2021 | 14:33 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 15:26 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA