Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Aturan Penomoran Faktur Pajak

0

Pertanyaan:

PERUSAHAAN kami menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri yang tidak berurutan, atau terlewat satu sampai dua nomor pada tahun pajak 2012 dan 2013. Bagaimana risiko perpajakan timbul atas terjadinya hal tersebut? Terima kasih.

Raymon, Jakarta

 

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Raymon. Sebelum menganalisis risiko perpajakannya, perlu diketahui bahwa peraturan mengenai penerbitan faktur pajak mengalami perubahan pada tahun 2013. Dengan demikian, aturan faktur pajak di tahun 2012 berbeda dengan tahun 2013.

Untuk tahun 2012, dasar hukum mengenai penerbitan faktur pajak adalah PER-13/PJ/2010 jo PER-65/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan dalam PER-65/PJ/2010 disebutkan secara jelas bahwa nomor urut pada nomor seri dan tanggal faktur pajak harus dibuat secara berurutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan faktur pajak yang tidak berurutan dapat dikatakan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Risiko perpajakan yang timbul dari kesalahan ini yaitu perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Dengan kata lain, perusahaan dianggap tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Dalam hal perusahaan menerbitkan faktur pajak tidak berurutan tadi karena ‘benar-benar’ khilaf atau tidak sengaja, maka perusahaan dapat melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

Untuk tahun 2013, peraturan mengenai penerbitan faktur pajak berubah seiring dengan diberlakukannya sistem pemberian nomor seri faktur pajak oleh KPP per 1 April 2013. Dasar hukumnya adalah PER-24/PJ/2012 jo PER-08/PJ/2013.

Perbedaan dengan ketentuan di tahun sebelumnya adalah tidak disebutkan bahwa faktur pajak harus dibuat berurutan, namun ada batasan yang harus dipenuhi. Adapun, batasan yang dimaksud adalah penggunaan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak.

Sepanjang tahun penerbitan yang digunakan sama, jika nomor seri tidak berurutan, maka tidak akan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Walaupun telah diterapkan penomoran faktur pajak oleh KPP, sebisa mungkin penomoran sendiri yang tidak berurutan harus tetap dihindari agar tidak timbul perbedaan interpretasi dengan otoritas pajak.

Demikian jawaban kami. Salam.* (Disclaimer)

Topik : faktur pajak, penomoran faktur pajak, aturan faktur pajak
artikel terkait
Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:41 WIB
KONSULTASI
Kamis, 25 Oktober 2018 | 06:31 WIB
KONSULTASI
Rabu, 31 Oktober 2018 | 06:05 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Senin, 05 November 2018 | 06:58 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
berita pilihan
Senin, 05 November 2018 | 06:58 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Rabu, 31 Oktober 2018 | 06:05 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Kamis, 01 November 2018 | 08:01 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Kamis, 29 November 2018 | 06:14 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Jum'at, 02 November 2018 | 07:31 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Senin, 03 Desember 2018 | 08:10 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Jum'at, 05 Mei 2017 | 18:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 21 Agustus 2017 | 10:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 November 2018 | 07:08 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 19 Desember 2016 | 16:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
0