Fokus
Data & alat
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase

Aturan Penomoran Faktur Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Penomoran Faktur Pajak

Pertanyaan:

PERUSAHAAN kami menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri yang tidak berurutan, atau terlewat satu sampai dua nomor pada tahun pajak 2012 dan 2013. Bagaimana risiko perpajakan timbul atas terjadinya hal tersebut? Terima kasih.

Raymon, Jakarta

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya, Bapak Raymon. Sebelum menganalisis risiko perpajakannya, perlu diketahui bahwa peraturan mengenai penerbitan faktur pajak mengalami perubahan pada tahun 2013. Dengan demikian, aturan faktur pajak di tahun 2012 berbeda dengan tahun 2013.

Untuk tahun 2012, dasar hukum mengenai penerbitan faktur pajak adalah PER-13/PJ/2010 jo PER-65/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan dalam PER-65/PJ/2010 disebutkan secara jelas bahwa nomor urut pada nomor seri dan tanggal faktur pajak harus dibuat secara berurutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan faktur pajak yang tidak berurutan dapat dikatakan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Risiko perpajakan yang timbul dari kesalahan ini yaitu perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Dengan kata lain, perusahaan dianggap tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Dalam hal perusahaan menerbitkan faktur pajak tidak berurutan tadi karena ‘benar-benar’ khilaf atau tidak sengaja, maka perusahaan dapat melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

Untuk tahun 2013, peraturan mengenai penerbitan faktur pajak berubah seiring dengan diberlakukannya sistem pemberian nomor seri faktur pajak oleh KPP per 1 April 2013. Dasar hukumnya adalah PER-24/PJ/2012 jo PER-08/PJ/2013.

Perbedaan dengan ketentuan di tahun sebelumnya adalah tidak disebutkan bahwa faktur pajak harus dibuat berurutan, namun ada batasan yang harus dipenuhi. Adapun, batasan yang dimaksud adalah penggunaan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri faktur pajak.

Sepanjang tahun penerbitan yang digunakan sama, jika nomor seri tidak berurutan, maka tidak akan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Walaupun telah diterapkan penomoran faktur pajak oleh KPP, sebisa mungkin penomoran sendiri yang tidak berurutan harus tetap dihindari agar tidak timbul perbedaan interpretasi dengan otoritas pajak.

Demikian jawaban kami. Salam.* ()

(Disclaimer)
Topik : faktur pajak, penomoran faktur pajak, aturan faktur pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Juli 2019 | 11:36 WIB
PER-13/2019
Selasa, 16 Juli 2019 | 08:56 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 29 April 2019 | 20:46 WIB
INDIA
berita pilihan
Senin, 06 Juli 2020 | 18:22 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 | 17:49 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 17:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 06 Juli 2020 | 17:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 06 Juli 2020 | 16:48 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 06 Juli 2020 | 16:35 WIB
KEUANGAN NEGARA
Senin, 06 Juli 2020 | 16:21 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Senin, 06 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA