PMK 144/2022

Aturan Pakai Metode Deduksi dalam Penentuan Nilai Pabean dan Bea Masuk

Redaksi DDTCNews | Minggu, 20 November 2022 | 14:00 WIB
Aturan Pakai Metode Deduksi dalam Penentuan Nilai Pabean dan Bea Masuk

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dalam menentukan nilai pabean dalam perhitungan bea masuk, metode deduksi dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 144/2022.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (3) PMK 144/2022, metode deduksi dapat dipakai jika nilai pabean untuk perhitungan bea masuk tidak bisa ditentukan dengan menggunakan nilai transaksi, nilai transaksi identik, dan nilai transaksi barang serupa.

“Metode deduksi … merupakan metode penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar dalam daerah pabean atas barang impor yang bersangkutan, barang identik, atau barang serupa,” bunyi penggalan Pasal 14 PMK 144/2022, dikutip pada Minggu (20/11/2022).

Baca Juga:
Permohonan Evaluasi Raperda PDRD kepada Menkeu Paling Telat Pekan Ini

Metode deduksi didasarkan pada harga satuan dengan kondisi sebagaimana saat diimpor dikurangi biaya yang terjadi setelah pengimporan. Terdapat 3 syarat utama harga satuan yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan.

Pertama, diperoleh dari penjualan di dalam daerah pabean yang antara penjual dan pembeli tidak memiliki hubungan serta terjadi pada tanggal yang sama atau dalam jangka waktu 30 hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor yang akan ditetapkan nilai pabeannya.

Jika tidak ada penjualan yang terjadi dalam jangka waktu itu, harga satuan diperoleh dari penjualan yang terjadi setelah tanggal pemberitahuan impor yang sedang ditetapkan dan paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan impor yang harga satuannya akan digunakan sebagai nilai pabean.

Baca Juga:
Catat! PMK soal Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Ini Resmi Dicabut

Kedua, merupakan harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik, atau barang serupa yang terjual dalam jumlah terbanyak. Ketiga, bukan merupakan penjualan kepada pihak pembeli yang memasok nilai dari barang dan jasa (assist) untuk pembuatan barang impor yang bersangkutan.

Dalam menggunakan metode deduksi, penentuan nilai pabean dihitung dengan mengurangkan harga satuan dengan biaya tertentu. Pada Pasal 16 PMK 144/2022, diatur mengenai kriteria biaya tertentu yang dapat dikurangkan.

Pertama, komisi atau keuntungan dan pengeluaran umum atas penjualan barang impor. Kedua, biaya transportasi, asuransi, biaya pemuatan atau pembongkaran, dan biaya lainnya yang ditanggung oleh pembeli setelah barang impor tiba di pelabuhan dalam daerah pabean. Ketiga, bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

Baca Juga:
Menteri Investasi Bahlil Minta Tukin Pegawai DPMPTSP Dinaikkan

Apabila dilakukan pemrosesan terhadap barang impor sebelum dijual di dalam daerah pabean maka nilai pabean ditentukan berdasarkan pada harga setelah mengalami pemrosesan. Harga ditentukan berdasarkan nilai terbesar kepada pembeli.

Penentuan nilai pabean setelah pemrosesan tersebut ditentukan berdasarkan nilai tambah atas pemrosesan dan unsur pengurang yang memenuhi kriteria biaya tertentu. (Fikri/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 08 Desember 2023 | 12:18 WIB HARI PENYANDANG DISABILITAS INTERNASIONAL

Ditjen Pajak Gelar Pelatihan bagi Wirausaha Tuli

Jumat, 08 Desember 2023 | 10:09 WIB THAILAND

Dorong Konsumsi Domestik, Thailand Bakal Berikan Potongan Pajak

Kamis, 07 Desember 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Permohonan Evaluasi Raperda PDRD kepada Menkeu Paling Telat Pekan Ini

BERITA PILIHAN
Sabtu, 09 Desember 2023 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kantor Cabang Pindah, NPWP Cabang Lama Harus Dihapus dan Daftar Baru

Sabtu, 09 Desember 2023 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jelang Berlaku Penuh, Hotman Paris Ajak WP Segera Validasi NIK-NPWP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:30 WIB KP2KP KUTACANE

Dekati Deadline, Ratusan Guru SD-SMP Validasi NIK-NPWP Bersama-sama

Sabtu, 09 Desember 2023 | 13:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2022

WP Terdaftar Capai 70,29 Juta pada 2022, Proporsi WP Badan Meningkat

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:30 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti Inkonsistensi Pengurangan Sanksi Pajak Antar-Kanwil DJP

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:00 WIB PEMILU 2024

Debat Capres, Panelis Harus Teken Pakta Integritas dan Dikarantina

Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Dorong Industri Properti, DJP Jatim II Sosialisasikan PPN DTP Rumah

Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak Jika Lewat Jatuh Tempo Pelunasan

Sabtu, 09 Desember 2023 | 10:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

AR Terbitkan Banyak SP2DK dari Data yang Sama, Ribuan WP Betulkan SPT

Sabtu, 09 Desember 2023 | 08:00 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Kebut Impor Barang Kiriman TKI, DJBC Buka Help Desk Perekaman CN/PIBK