Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral, Download di Sini

A+
A-
6
A+
A-
6
Aturan Hak & Kewajiban Pajak WP Pertambangan Mineral, Download di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis aturan baru terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan pemegang izin usaha pertambangan mineral.

Ada pula aturan mengenai sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang bisa menjadi pengurangan penghasilan bruto bagi wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan mineral.

Selain itu, terbit pula beleid baru mengenai tarif bunga acuan untuk sanksi administrasi pajak, penghentian sementara layanan administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak, serta perubahan ketentuan mengenai kawasan berikat.

Baca Juga: Perpanjangan Waktu Insentif Perpajakan, Download Aturannya di Sini

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.1, Juli 2021 bertajuk Provisions on Tax Rights and Obligations of Mining License Holders and Changes to Bonded Zones. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

  • Hak dan Kewajiban Pajak Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan merinci hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan mineral. Beleid ini berlaku mulai 15 Juni 2021.

  • Perubahan Ketentuan Kawasan Berikat

Perubahan ketentuan mengenai kawasan berikat tersebut tertuang dalam PMK No. 65/PMK.04/2021. Adapun beleid ini diundangkan pada 10 Juni 2021 dan berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Baca Juga: Mengapa Reformasi PPN Diperlukan?
  • Sumbangan dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial

Melalui PMK No.62/PMK.03/2021, pemerintah mengatur tentang sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto bagi wajib pajak pemegang izin usaha pertambangan mineral. Beleid ini berlaku mulai 14 Juni 2021.

  • Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga Juli 2021

Melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 38/KM.10/2021, pemerintah memerinci tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan Pengadilan Pajak (21-25 Juni 2021)

Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. 06/PP/2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Pajak juga merilis Surat Edaran No. SE-07/PP/2021 yang menguraikan pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya.

Baca Juga: Mau Kenakan Pajak Karbon? Ini Aspek Krusial yang Perlu Diperhatikan
  • Penundaan Pelaksanaan Persidangan Pengadilan Pajak (28 Juni -2 Juli 2021)

Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak No. SE-08/PP/2021. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Pajak juga merilis Surat Edaran No. SE-09/PP/2021 yang menguraikan pedoman penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi lainnya.

  • Perubahan Tarif Pungutan Ekspor CPO

Melalui PMK No.76/PMK.05/2021, Kementerian Keuangan mengubah ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPKDS). Adapun beleid ini berlaku mulai 2 Juli 2021. (kaw)

Baca Juga: Apakah Insentif PPh Pasal 21 DTP Akan Diperpanjang?
Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, pertambangan mineral, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Mei 2021 | 12:46 WIB
AMERIKA SERIKAT

Tunggak Pajak, Aset Cryptocurrency Bisa Disita Otoritas

Selasa, 11 Mei 2021 | 13:45 WIB
KONSULTASI

Ingin Ajukan Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN, Masih Bisa?

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak