Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Aturan Baru Terbit, Validasi PPh PHTB Bisa Melalui Notaris/PPAT?

A+
A-
1
A+
A-
1
Aturan Baru Terbit, Validasi PPh PHTB Bisa Melalui Notaris/PPAT?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Sarah. Saya adalah karyawan swasta di salah satu bank di Jakarta. Saya baru saja menjual tanah yang saya miliki di daerah Jakarta Selatan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pajak, penghasilan yang saya terima dari penjualan tanah tersebut akan terutang pajak penghasilan (PPh) final.

Selain itu, saya mendengar adanya aturan baru yang mengatur mengenai permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) yang dapat dilakukan oleh notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Apakah artinya saya dapat melakukan permohonan penelitian hanya melalui notaris dan/atau PPAT saja? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Sarah, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Sarah atas pertanyaannya. Pada dasarnya, penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan penghasilan yang dikenai pajak final sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.

Secara lebih detail, ketentuan PPh atas penghasilan dari penjualan tanah dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).

Pasal 1 ayat (1) PP 34/2016 berbunyi:

“(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:

  1. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
  2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya,

terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Adapun sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PP 34/2016, salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat melalui penjualan. Atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan yang Ibu lakukan terutang PPh final sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Selanjutnya, PPh terutang dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus disetor oleh Ibu sebagai orang pribadi yang memperoleh penghasilan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 34/2016.

“(1) Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b ke bank/pos persepsi sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.”

Setelah penyetoran PPh terutang dilakukan, perlu dilakukan penyampaian permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Saat ini, aturan terbaru yang mengatur mengenai tata cara permohonan penelitian dapat dilihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-08/PJ/2022 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PER-08/2022).

Permohonan penelitian yang sering dikenal dengan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB ini terdiri atas penelitian formal dan penelitian material. Untuk kepentingan penelitian formal, wajib pajak harus menyampaikan permohonan mengisi formulir melalui sistem elektronik.

Perlu diketahui, sebelum PER-08/2022 terbit, permohonan penelitian formal hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri melalui aplikasi e-PHTB atau disampaikan secara langsung ke KPP. Dengan terbitnya PER-08/2022, kini permohonan penelitian formal dapat disampaikan wajib pajak melalui notaris dan/atau PPAT melalui aplikasi e-PHTB khusus untuk notaris dan/atau PPAT.

Pasal 4 ayat (2) PER-08/2022 mengatur:

“(2) Permohonan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan mengisi formulir melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan:

  1. Wajib Pajak dengan cara mengakses secara mandiri; atau
  2. orang pribadi atau badan melalui Notaris dan/atau PPAT yang terdaftar pada sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang atau lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan.”

Untuk dapat mengajukan menyampaikan permohonan formal, notaris dan/atau PPAT harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) PER-08/2022. Selain itu, notaris dan/atau PPAT juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data orang pribadi atau badan dan data akun dan kata sandi sistem elektronik milik notaris dan/atau PPAT.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, artikel Konsultasi Pajak hadir setiap pekan untuk menjawab pertanyaan terpilih dari pembaca setia DDTCNews. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkannya ke alamat surat elektronik [email protected].

(Disclaimer)
Topik : konsultasi, konsultasi pajak, pajak, notaris, PPAT, PER-08/2022, e-PHTB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini