DDTC NEWSLETTER

Aturan Baru Pencatatan & Pembukuan untuk Perpajakan, Download di Sini

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 18 Juni 2021 | 18:18 WIB
Aturan Baru Pencatatan & Pembukuan untuk Perpajakan, Download di Sini

DDTC Newsletter Vol.05 No.11, Juni 2021 bertajuk New Regulation Concerning Procedures for Recording and Bookkeeping.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah merilis aturan baru mengenai tata cara pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Pemerintah juga merilis aturan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Beberapa aturan baru lain juga dirilis. Salah satunya mengenai ketentuan penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Selain itu, ada pula pengesahan P3B baru antara Indonesia dengan dua negara mitra, yaitu Singapura dan Uni Emirat Arab.

Aturan yang terbit dalam 2 minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.05 No.11, Juni 2021 bertajuk New Regulation Concerning Procedures for Recording and Bookkeeping. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga:
Pemprov Jateng Terbitkan Peraturan Pajak Daerah Terbaru, Simak di Sini
  • Tata Cara Pencatatan dan Penyelenggaraan Pembukuan

Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai tata cara melakukan pencatatan dan penyelenggaraan pembukuan untuk tujuan perpajakan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/PMK.03/2021. Beleid ini mulai berlaku mulai 2 Juni 2021.

  • Perubahan Ketentuan Penggunaan Nilai Buku untuk Pemekaran Usaha

Melalui PMK No. 56/PMK.010/2021, pemerintah menyesuaikan kembali kebijakan di bidang perpajakan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. PMK 56/2021 ini berlaku sejak 4 Juni 2021.

  • Tata Cara Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Elektronik

Melalui PMK No. 63/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan menetapkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. PMK 63/2021 ini berlaku mulai 8 Juni 2021.

Baca Juga:
Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi
  • Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar Juni 2021

Menteri Keuangan merilis Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 19/KM.4/2021. Melalui KMK tersebut, Menteri Keuangan menetapkan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar atas tiga jenis komoditi. KMK 19/2021 ini mulai berlaku pada 1 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

  • Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak

Pemerintah menerbitkan dua peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak. Untuk petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak tersebut diatur dalam PMK No. 58/PMK.03/2021 yang mulai berlaku sejak 4 Juni 2021.

Sementara itu, petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional asisten penyuluh pajak tercantum dalam PMK No. 59/PMK.03/2021. Beleid ini mulai berlaku pada 3 Juni 2021. Kedua beleid tersebut diterbitkan berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier jabatan fungsional penyuluh pajak dan asisten penyuluh pajak.

Baca Juga:
Ada 70 Dokumen! Lihat Daftar Persandingan Peraturan Perpajakan di Sini
  • Pengesahan P3B Indonesia-Singapura

Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) baru antara Indonesia dan Singapura. Pengesahan P3B baru antara Indonesia dan Singapura itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021.

  • Pengesahan P3B Indonesia-Persatuan Emirat Arab

Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan P3B baru antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Pengesahan P3B baru antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab itu tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 2021. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 16 Februari 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Pemprov Jateng Terbitkan Peraturan Pajak Daerah Terbaru, Simak di Sini

Selasa, 13 Februari 2024 | 12:00 WIB ARGENTINA

Omnibus Law Disetujui DPR, Ketentuan Pajak di Negara Ini Direvisi

Rabu, 07 Februari 2024 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Ada 70 Dokumen! Lihat Daftar Persandingan Peraturan Perpajakan di Sini

Selasa, 06 Februari 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gaji Pegawai Tetap di Bawah PTKP, Bupot PPh 21 Bulanan Perlu Dibuat

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Pengungkapan Ketidakbenaran Tertulis Bisa Diganti Dokumen Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan