Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Arah Kebijakan PPh Dukung Kemudahan Berusaha, Seperti Apa?

A+
A-
4
A+
A-
4
Arah Kebijakan PPh Dukung Kemudahan Berusaha, Seperti Apa?

Webinar Income Tax In Omnibus Law: Strategi Menuju Investasi dan Industri Berkualitas.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebut penerbitan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dan membuka banyak lapangan kerja.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan DJP Natalius mengatakan UU Cipta Kerja memuat klaster perpajakan yang akan mendorong rezim pajak di Indonesia lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Dalam klaster tersebut, pemerintah turut merombak sistem pajak penghasilan (PPh).

"Pajak hadir untuk menjamin kemudahan berusaha, seperti insentif pajak, tentu ini memiliki niat yang baik agar banyak dinikmati wajib pajak," katanya dalam webinar Income Tax In Omnibus Law: Strategi Menuju Investasi dan Industri Berkualitas, Sabtu (21/8/2021).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Kawasan Industri Digital, Ada Insentif Pajaknya

Natalius mengatakan pemerintah memasukkan topik perpajakan dalam UU Cipta Kerja untuk 4 tujuan. Pertama, meningkatkan pendanaan investasi.

Salah satu aspek perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja misalnya penurunan tarif PPh badan secara bertahap menjadi 22% pada 2020-2021, kemudian menjadi 20% mulai 2022. Selain itu, ada juga penurunan tarif PPh badan wajib pajak go public sebesar 3% dari tarif umum.

UU Cipta Kerja juga menghapus PPh atas dividen dari dalam negeri serta penghasilan tertentu. Kebijakan ini mencakup dividen dari luar negeri yang tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberi ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga.

Baca Juga: Jika Penggunaan Mobil Listrik Meningkat, Fasilitas Pajak akan Dicabut

Tujuan kedua, lanjut Natalius, UU Cipta Kerja mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela.

Ketiga, meningkatkan kepastian hukum. Dalam hal ini, UU Cipta Kerja memuat sejumlah aspek seperti penentuan subjek pajak. WNI dan WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Setelahnya, ada pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan SPDN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. WNI yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari bisa menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN) dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Insentif Pajak PEN Tersalur Rp15 T, Mayoritas Restitusi PPN Dipercepat

Keempat, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri, salah satunya dengan menerapkan pemajakan transaksi elektronik.

Natalius meyakini penerapan UU Cipta Kerja akan efektif menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia. Jika investasi semakin deras mengalir, pajak yang disetorkan kepada negara juga ikut meningkat.

Apalagi, imbuh Natalius, DJP juga terus melanjutkan langkah reformasi yang meliputi 2 aspek perbaikan, yakni aspek kebijakan dan aspek administratif.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Covid Berakhir Desember 2022, Bakal Diperpanjang?

"Kami optimistis dengan didukung reform yang kami lakukan, kita bisa meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan," ujarnya. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : insentif pajak, insentif PPh, kebijakan PPh, omnibus law, penurunan PPh, pajak penghasilan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 14 November 2022 | 10:00 WIB
PERATURAN PAJAK

Catat! Tarif PPh dari Penjualan Kripto Bisa Lebih Besar Jika...

Minggu, 13 November 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Bupati Bebaskan Tagihan PBB bagi Warga Terdampak Banjir

Minggu, 13 November 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Realisasi Investasi WP Penerima Tax Holiday Ternyata Masih Minim

Minggu, 13 November 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wamendag Sebut Pengenaan Pajak Jadi Bukti Negara Legitimasi Kripto

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP