Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)?

KEGIATAN ekspor dan impor meupakan salah satu kegiatan ekonomi yang krusial. Ekspor dan impor menjadi salah satu roda penggerak perekonomian yang mampu menyumbang pemasukan ke dalam penerimaan negara.

Untuk pelaksanaan impor, terdapat implikasi perpajakan yang harus ditanggung importir. Terdapat pajak-pajak yang harus dilunasi importir dalam melakukan impor barang. Pajak-pajak tersebut kerap kali dikenal sebagai pajak dalam rangka impor.

Pengawasan atas kewajiban importir dalam melunasi pajak dalam rangka impor (PDRI) dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengawasannya, DJBC juga menjalin kerja sama dengan Ditjen Pajak (DJP).

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP, Dirjen Pajak Sebut 4 PP Baru Segera Dirilis

Dalam pengawasannya, DJBC kerap kali menemukan importir yang kurang membayar atau tidak membayar PDRI. Selanjutnya, DJBC akan menerbitkan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor (SP3DRI). Lantas, apa itu SP3DRI?

Definisi
BERDASARKAN SE-65/2015, SP3DRI merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan DJBC kepada DJP. Surat pemberitahuan ini berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar.

Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar yang dimaksud dilakukan oleh importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

Baca Juga: Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Sebelum SP3DRI dikeluarkan, DJBC telah melakukan penagihan pajak dengan surat teguran kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. SP3DRI menjadi salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya.

SP3DRI disampaikan kepada yang berhak paling lambat pada hari kerja berikutnya seusai diterbitkan. SP3DRI dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, data elektronik, atau dikirimkan melalui media lainnya.

Di tingkat KPP, SP3DRI akan ditindaklanjuti oleh account representative pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Penindaklanjutan SP3DRI tersebut akan memprioritaskan SP3DRI yang akan mendekati daluwarsa penetapan.

Baca Juga: Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Kemudian, account representative pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pengawasan dengan meneliti status tahun pajak/masa pajak dari SP3DRI.

Setelah itu, akan ada empat kategori dari hasil identifikasi data SP3DRI. Pertama, SP3DRI belum diterbitkan surat tagihan pajak (STP)/surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)/surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).

Kedua, wajib pajak yang terkait SP3DRI sedang dalam proses pemeriksaan. Ketiga, SP3DRI telah diterbitkan STP/SKPKB/SKPKBT. Keempat, SP3DRI lunas.

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Berdasarkan data SP3DRI yang telah ditindaklanjuti, account representative pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Laporan Penerimaan dan Tindak Lanjut SP3DRI pada setiap akhir bulan. Kemudian, hasil laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Simpulan
INTINYA, SP3DRI adalah surat pemberitahuan yang dilakukan DJBC kepada DJP terkait dengan pajak dalam rangka impor yang kurang atau belum dibayar oleh wajib pajak. (rig)

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%
Topik : kamus perpajakan, kamus, pajak dalam rangka impor, PDRI, DJBC, DJP, pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 23 Mei 2022 | 10:00 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Senin, 23 Mei 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Anti Pusing! Akses Kanal Rekap Aturan Perpajakan ID di Sini

Senin, 23 Mei 2022 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Integrasi NPWP dan NIK, DJP: Perkuat Penegakan Kepatuhan Perpajakan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir