Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?

A+
A-
8
A+
A-
8
Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?

SEBAGAI pajak yang bersifat objektif, keberadaan dan keadaan objek pajak pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sangat penting. Keadaan objek, misalnya luas tanah dan bangunan, akan sangat memengaruhi jumlah pajak terutang.

Oleh karena itu, proses awal yang dilakukan sebelum objek pajak dikenakan PBB adalah proses pendataan. Proses pendataan ini merupakan tahap pengumpulan data objek yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan penetapan nilai PBB terutang.

Proses pendataan dilakukan dengan menggunakan sarana berupa SPOP untuk objek berupa tanah dan LSPOP jika terdapat bangunan di atasnya, sedangkan untuk data-data tambahan dilaporkan dengan menggunakan LKOK. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan SPOP, LSPOP, dan LKOK?

Baca Juga: Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Definisi
PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke pemerintah daerah dengan proporsi tertentu. Namun, setelah disahkannya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), wewenang pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan berada di tangan pemerintah daerah.

Sementara itu, wewenang pemungutan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya tetap berada di pemerintah pusat. Segmentasi wewenang pemungutan PBB membuat adanya istilah PBB-P2 dan PBB-P3. Simak Kamus ‘Beda PBB-P2 dan PBB-P3’.

Merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU PBB, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut UU PBB.

Baca Juga: Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 51 UU PDRD, SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2019 yang mengatur tentang SPOP PBB-P3, SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UU PBB.

SPOP tersebut dilampiri dengan Lampiran SPOP (LSPOP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP. Adapun Pasal 1 angka 7 PER-19/PJ/2019 mendefinisikan LSPOP sebagai formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak.

Baca Juga: Bantu Tagih PBB, Puluhan Desa Dapat Hadiah Laptop Sampai Sepeda

Merujuk pada PMK No.208/PMK. 07/2018 yang mengatur tentang PBB-P2, Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus dan belum tertampung dalam SPOP dan LSPOP.

Adapun SPOP harus diisi dengan benar jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada KPP (untuk PBB-P3) atau kepada (Kepala Daerah atau Bapenda untuk PBB-P2) selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP yang telah disampaikan oleh wajib pajak inilah dirjen pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P3 dan Kepala Daerah akan menerbitkan SPPT PBB-P2. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPOP, LSPOP, dan LKOK dapat disimak dalam UU PBB dan UU PDRD dan aturan turunannya.

Baca Juga: Apa Itu Pemberitahuan Pabean?

Adapun berdasarkan Modul Penilaian PBB yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2018), SPOP, LSPOP, dan LKOK digunakan untuk proses penilaian objek PBB secara individual. Penilaian objek PBB dengan cara individual umumnya diterapkan untuk objek pajak nonstandar dan khusus atau yang bernilai tinggi (tertentu). (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, PBB, SPOP, LSPOP, LKOK, definisi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 September 2022 | 12:30 WIB
KOTA SAMARINDA

Waduh! Pencairan TPP Bakal Ditahan Kalau PNS Tak Lunasi PBB-nya

Senin, 12 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Biaya Promosi dalam Aspek Perpajakan?

Senin, 12 September 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN BIREUEN

Tingkatkan Penerimaan Pajak, ASN Diminta Segera Bayar PBB-P2

Minggu, 11 September 2022 | 11:30 WIB
KOTA MATARAM

Kejar Penerimaan, Pemkot Adakan Pemutihan Pajak Hingga Akhir Tahun

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara