Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa Itu SPOP, LSPOP, dan LKOK PBB?

SEBAGAI pajak yang bersifat objektif, keberadaan dan keadaan objek pajak pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sangat penting. Keadaan objek, misalnya luas tanah dan bangunan, akan sangat memengaruhi jumlah pajak terutang.

Oleh karena itu, proses awal yang dilakukan sebelum objek pajak dikenakan PBB adalah proses pendataan. Proses pendataan ini merupakan tahap pengumpulan data objek yang nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan penetapan nilai PBB terutang.

Proses pendataan dilakukan dengan menggunakan sarana berupa SPOP untuk objek berupa tanah dan LSPOP jika terdapat bangunan di atasnya, sedangkan untuk data-data tambahan dilaporkan dengan menggunakan LKOK. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan SPOP, LSPOP, dan LKOK?

Baca Juga: Apa Itu Kapasitas Fiskal Daerah dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah?

Definisi
PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke pemerintah daerah dengan proporsi tertentu. Namun, setelah disahkannya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), wewenang pemungutan PBB sektor perkotaan dan pedesaan berada di tangan pemerintah daerah.

Sementara itu, wewenang pemungutan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya tetap berada di pemerintah pusat. Segmentasi wewenang pemungutan PBB membuat adanya istilah PBB-P2 dan PBB-P3. Simak Kamus ‘Beda PBB-P2 dan PBB-P3’.

Merujuk pada Pasal 1 angka 4 UU PBB, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut UU PBB.

Baca Juga: Memahami Definisi Ragam Areal dalam PBB Perhutanan

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 51 UU PDRD, SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perdirjen Pajak No. PER-19/PJ/2019 yang mengatur tentang SPOP PBB-P3, SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan UU PBB.

SPOP tersebut dilampiri dengan Lampiran SPOP (LSPOP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP. Adapun Pasal 1 angka 7 PER-19/PJ/2019 mendefinisikan LSPOP sebagai formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak.

Baca Juga: Apa Itu SKTD dan e-SKTD?

Merujuk pada PMK No.208/PMK. 07/2018 yang mengatur tentang PBB-P2, Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) adalah formulir tambahan yang dipergunakan untuk menghimpun data tambahan atas objek pajak yang mempunyai kriteria khusus dan belum tertampung dalam SPOP dan LSPOP.

Adapun SPOP harus diisi dengan benar jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada KPP (untuk PBB-P3) atau kepada (Kepala Daerah atau Bapenda untuk PBB-P2) selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP yang telah disampaikan oleh wajib pajak inilah dirjen pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P3 dan Kepala Daerah akan menerbitkan SPPT PBB-P2. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPOP, LSPOP, dan LKOK dapat disimak dalam UU PBB dan UU PDRD dan aturan turunannya.

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Data Wajib Pajak PBB Bakal Dibenahi

Adapun berdasarkan Modul Penilaian PBB yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2018), SPOP, LSPOP, dan LKOK digunakan untuk proses penilaian objek PBB secara individual. Penilaian objek PBB dengan cara individual umumnya diterapkan untuk objek pajak nonstandar dan khusus atau yang bernilai tinggi (tertentu). (kaw)

Topik : kamus pajak, kamus, PBB, SPOP, LSPOP, LKOK, definisi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 11 November 2020 | 17:37 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Selasa, 10 November 2020 | 12:15 WIB
KOTA SURABAYA
Senin, 09 November 2020 | 18:34 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 06 November 2020 | 18:31 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:53 WIB
PELAYANAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:45 WIB
KABUPATEN MALANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Kamis, 03 Desember 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:44 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:16 WIB
PMK 189/2020
Kamis, 03 Desember 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH