Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

TAK bisa dimungkiri, pandemi Covid-telah 19 telah memengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah memberikan beragam insentif pajak guna mendukung penanganan dampak Covid-19.

Salah satu bentuk insentif yang diberikan adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini telah diberikan sejak pertama kali pandemi Covid-19 merebak di Indonesia dan terus diperpanjang hingga masa pajak Desember 2021.

Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 DTP?

Baca Juga: Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Insentif PPh Pasal 21 DTP pertama kali diberikan melalui PMK 23/2020. Pada awalnya, PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan pada pegawai dari sektor manufaktur tertentu dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE.

Dalam perjalanannya, pemerintah memperluas cakupan sektor pemberi kerja yang dapat menerima insentif PPh Pasal 21 DTP. Perluasan tersebut tertuang dalam PMK 44/2020, dan PMK 86/2020 s.t.d.d. PMK 110/2020.

Selain itu, pemerintah juga terus memperpanjang periode pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP. Ketentuan terbaru mengenai pemberian PPh Pasal 21 DTP kini diatur dalam PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021.

Baca Juga: Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Kendati dasar hukum pemberian PPh Pasal 21 DTP telah mengalami beberapa kali perubahan, seluruh PMK tersebut tidak memberikan definisi PPh Pasal 21 DTP secara harfiah. Namun, pengertian PPh Pasal 21 DTP dapat disadur dari arti PPh Pasal 21 dan arti pajak DTP.

Merujuk Pasal 21 Undang-Undang No. 36/2008 (UU PPh), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sementara itu, pajak DTP (P-DTP) adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN, kecuali ditentukan lain dalam UU APBN (Pasal 1 angka 1 PMK 228/2010).

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Berdasarkan PMK 228/2010, menteri keuangan bisa menetapkan objek pajak yang mendapat insentif fiskal P-DTP setiap tahun anggaran dengan menerbitkan PMK. Terdapat berbagai macam jenis P-DTP di antaranya adalah PPh Pasal 21 DTP.

Dengan demikian, PPh Pasal 21 DTP adalah pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam UU APBN.

Skema PPh Pasal 21 DTP
SECARA ringkas, berdasarkan PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021, PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk pegawai yang menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang tercakup dalam 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Baca Juga: Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Namun, tidak semua pegawai dari pemberi kerja berhak atas PPh 21 DTP. Hal ini dikarenakan PPh Pasal 21 DTP hanya diberikan untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp200 juta dalam setahun.

Adanya PPh Pasal 21 DTP membuat PPh yang seharusnya dipotong dari penghasilan pegawai menjadi ditanggung pemerintah. PPh Pasal 21 DTP tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat penghasilan dibayarkan pada pegawai.

Dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 pada pegawai atau menanggung PPh Pasal 21 yang terutang maka PPh Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut tetap harus diberikan kepada pegawai yang mendapat PPh Pasal 21 DTP.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Dengan demikian, adanya PPh Pasal 21 DTP akan menambah besaran penghasilan/gaji bersih (take home pay/THP) yang diterima pegawai. Hal ini dapat terlihat dari contoh perhitungan PPh Pasal 21 DTP yang tercantum dalam lampiran PMK 9/2021 s.t.d.d.PMK 82/2021.

Intinya, insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif pajak yang diberikan pada pegawai tertentu. Insentif tersebut membuat PPh 21 yang seharusnya disetorkan perusahaan ke kas negara menjadi ditanggung pemerintah.

Skema PPh Pasal 21 DTP ini serupa dengan kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah pada 2009 melalui PMK 43/2009. Bedanya, PPh Pasal 21 DTP kala itu ditujukan untuk pekerja pada sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Simak “Jadi Stimulus untuk Manufaktur, Apa Itu PPh 21 Ditanggung Pemerintah?” (rig)

Baca Juga: Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

Topik : kamus pajak, PPh Pasal 21, pajak ditanggung pemerintah, insentif pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN GROBOGAN

Di Desa Ini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil 3 Bulan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Relawan Pajak?

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Insentif, Investasi Kendaraan Listrik Diharapkan Makin Menarik

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA BARAT

Kali Ini Jangan Terlewat, Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP