Review
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Selasa, 27 September 2022 | 16:10 WIB
BUKU PAJAK
Senin, 26 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

A+
A-
11
A+
A-
11
Apa Itu Pemeriksaan Bukti Permulaan?

MUNGKIN masih banyak wajib pajak yang tidak familiar dengan pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Jenis pemeriksaan ini memang berbeda dengan pemeriksaan pajak yang biasanya dilakukan kepada wajib pajak, yang umumnya bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lainnya.

Adapun istilah bukper sendiri sangat lekat dengan aktivitas penyelidikan. Ketentuan pajak di Indonesia mulai mengadopsi lebih jauh pemeriksaan bukper ketika Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berlaku.

Dalam Pasal 43A ayat 1 UU KUP dapat ditemukan penegasan bahwa Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Ultimum Remedium pada Penyidikan, Ditjen Pajak Ingatkan Aturannya

Lantas, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan bukper tersebut?

Sebagaimana disebutkan dalam UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara yang dimaksud dengan bukper adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dengan kata lain, pengertian pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukper tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca Juga: Asas Ultimum Remedium dalam Pemeriksaan Bukper, Ini Kata Ditjen Pajak

Pemeriksaan bukper dilakukan untuk menegaskan bahwa ada dan terdapat bukti penyimpangan pajak yang dapat menjadi acuan untuk dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut. Tidak ada tindakan penyidikan tanpa didahului oleh pemeriksaan bukper. Hal ini mengisyaratkan bahwa penyidikan dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan pajak yang didasarkan pada bukper.

Dalam hal ini pemeriksaan bukper merupakan alat yang bertujuan untuk mengungkapkan keberadaan bukper ada dugaan terjadi tindak pidana perpajakan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan dan tindak pidana perpajakan maka akan ditindaklanjuti ke arah penyidikan.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukper adanya dugaan terjadi penyimpangan dan tindak pidana perpajakan maka informasi, data, laporan atau pengaduan itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memberikan legalitas adanya dugaan terjadinya tindak pidana perpajakan.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Dasar Pemeriksaan Bukper

Bukper yang akan dilakukan pemeriksaan tertuju pada keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk ada dugaan terjadinya tindakan pidana perpajakan dan merugikan penerimaan negara, di antaranya yang bersumber dari :

  • Informasi: keterangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukper tindak pidana di bidang perpajakan.
  • Data: kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya bukper tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis.
  • Laporan: pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
  • Pengaduan: pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum orang pribadi atau badan yang telah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang merugikannya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 239/PMK.03/2014, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukper berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan.

Baca Juga: Apa Itu Amortisasi?

Ruang Lingkup Pemeriksaan Bukper

Ruang lingkup pemeriksaan bukper yaitu dugaan suatu peristiwa pidana yang ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan bukper. Dengan kata lain, surat perintah pemeriksaan bukper menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan bukper oleh tim pemeriksa bukper.

Jenis pemeriksaan bukper sendiri terdiri dari pemeriksaan bukper secara terbuka dan tertutup. Pemeriksaan bukper secara terbuka dilakukan dalam hal pemeriksaan bukper terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP atau merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Baca Juga: Catat! SP2DK Bisa Berujung Pemeriksaan Bukper, Begini Urutannya

Pemeriksaan bukper secara terbuka dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper. Sementara itu, pemeriksaan bukper secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan bukper kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukper.

Pemeriksaan bukper secara terbuka dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan bukper sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adapun pemeriksaan bukper secara tertutup dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat perintah pemeriksaan bukper diterima oleh pemeriksa bukper sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Prosedur dan standar pelaksaan pemeriksaan bukper, serta kewajiban, hak dan kewenangan dalam pemeriksaan bukper saat ini diatur dalam PMK 239/2014.

Baca Juga: Apa Itu Biaya Promosi dalam Aspek Perpajakan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, bukti permulaan, pemeriksaan bukper

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

Senin, 09 Mei 2022 | 15:02 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK

Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Jum'at, 06 Mei 2022 | 14:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

Rabu, 04 Mei 2022 | 15:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Laporan Keuangan Berbasis XBRL?

berita pilihan

Rabu, 28 September 2022 | 16:00 WIB
RAPBN 2023

Anggaran Polri Hingga Kemenhan Ditambah, Belanja K/L Tembus Rp1.000 T

Rabu, 28 September 2022 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Karyawan Bergaji di Bawah PTKP dan Tak Ada Usaha Lain Bisa Ajukan NE

Rabu, 28 September 2022 | 14:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Saatnya Mengenakan Pajak Progresif atas Tanah?

Rabu, 28 September 2022 | 14:30 WIB
KPP PRATAMA SINGKAWANG

Mutakhirkan Data Mandiri Langsung ke Kantor Pajak, Begini Alurnya

Rabu, 28 September 2022 | 13:30 WIB
PMK 141/2022

PMK Baru, DJPK Kemenkeu Bakal Punya Direktorat Khusus Pajak Daerah

Rabu, 28 September 2022 | 13:00 WIB
UU PPN

Jangan Lupa! Dikukuhkan Jadi PKP Sudah Wajib Lapor SPT Masa PPN

Rabu, 28 September 2022 | 12:30 WIB
NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

DJBC Gencarkan Promosi NLE, Bakal Mudahkan Proses Logistik

Rabu, 28 September 2022 | 12:06 WIB
BEA METERAI

Surat Pernyataan atau Perjanjian Tanpa Meterai, Apakah Sah?

Rabu, 28 September 2022 | 12:00 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Minat Berkarier di Bidang Transfer Pricing? Pelajari Keterampilan ini!