Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

A+
A-
20
A+
A-
20
Apa Itu Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela?

PROGRAM pengungkapan sukarela (PPS) resmi dimulai sejak 1 Januari 2022 dan akan berlangsung hingga 30 Juni 2022. Dalam program ini, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.

Harta bersih yang diungkapkan wajib pajak tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan. Lantas, apa itu harta bersih?

Definisi
UNTUK mengetahui apa yang dimaksud dengan harta bersih, sebelumnya perlu melihat definisi dari harta yang dimaksud dalam ketentuan PPS. Definisi dari harta dapat merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU Pengampunan Pajak dan Pasal 1 angka 2 PMK 196/2021.

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Keduanya menyebutkan harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan—baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha—yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

Pada Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (2) PMK 196/2021, disebutkan harta bersih merupakan nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Harta bersih kemudian dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Setelahnya harta bersih akan menjadi dasar pengenaan pajak dan dikenakan pajak penghasilan final.

Dalam menghitung jumlah harta bersih, nilai harta ditentukan berdasarkan beberapa hal. Pada skema I PPS, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas; nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu nilai jual objek pajak untuk tanah dan/atau bangunan; nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor; dan nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. untuk emas dan perak.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Selanjutnya, nilai harta juga dapat ditentukan berdasarkan nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia dan/atau nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan.

Jika nilai harta selain nilai nominal tidak dapat dijadikan pedoman, nilai harta ditentukan berdasarkan hasil penilaian kantor jasa penilai publik.

Untuk skema II PPS, nilai harta dihitung berdasarkan nilai nominal atau harga perolehan. Nilai nominal digunakan untuk harta berupa kas atau setara kas. Untuk harga perolehan digunakan untuk harta selain kas atau setara kas.

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Apabila dalam penentuan harga perolehan tidak dapat diketahui, wajib pajak dapat menggunakan nilai wajar. Nilai wajar yang digunakan adalah yang dapat menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak.

Harta bersih tersebut harus diungkap melalui sarana surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Setelah SPPH disampaikan, kepala KPP atas nama dirjen pajak akan menerbitkan surat keterangan pengungkapan harta bersih. Surat ini menjadi bukti keikutsertaan wajib pajak dalam PPS. (rig)

Baca Juga: Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, harta bersih, PPS, program pengungkapan sukarela, PMK 196/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Minggu, 15 Mei 2022 | 09:30 WIB
VIETNAM

Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wajib Pajak yang Tak Merespons SP2DK Berpotensi Diperiksa DJP

Minggu, 15 Mei 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut RI Miliki Reputasi yang Baik Karena Reformasi Pajak

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2