Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Free Trade Agreement?

A+
A-
3
A+
A-
3
Apa Itu Free Trade Agreement?

MELALUI Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.010/2020 yang diundangkan pada 3 Juli 2020, pemerintah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA).

Beleid tersebut dirilis sebagai tindak lanjut dari telah diratifikasinya persetujuan perdagangan bebas Asean-Hong Kong sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 34/2020. Kesepakatan ini sekaligus menambah daftar free trade agreement yang dimiliki Pemerintah Indonesia.

Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan free trade agreement?

Baca Juga: Apa Itu Tax Effort?

Definisi
MELANSIR laman resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas.

Wilayah perdagangan bebas merupakan blok/kelompok kerja sama ekonomi antarnegara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk perdagangan.

FTA membuat perdagangan barang atau jasa antarnegara dapat melewati perbatasan negara lain tanpa hambatan tarif atau nontarif. Hambatan tarif berkaitan dengan pungutan yang dikenakan pada barang dari suatu negara seperti bea masuk atau pajak dalam rangka impor (PDRI).

Baca Juga: Apa Itu SPT Masa Bea Meterai?

Sementara itu, hambatan nontarif umumnya berkaitan dengan tindakan nonperpajakan yang digunakan pemerintah untuk membatasi impor dari negara lain. Misalnya pembatasan atau larangan hingga persyaratan tertentu yang membuat barang impor lebih sukar untuk masuk ke dalam negeri.

Pembentukan FTA ditujukan untuk memungkinkan perkembangan bisnis antarnegara menjadi lebih pesat. Hal ini berarti FTA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

Manfaat FTA
MANFAAT yang dapat diperoleh dari FTA antara lain terjadinya trade creation dan trade diversion. Trade creation adalah terciptanya transaksi dagang antaranggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif yang berasal dari pembentukan FTA.

Baca Juga: Apa Itu Sisa DBH CHT?

Sementara itu, trade diversion merupakan peralihan impor dari satu negara ke negara lain. Trade diversion umumnya terjadi karena peralihan tersebut dianggap lebih efisien atau menguntungkan dari sudut pandang ekonomi.

Misalnya penurunan tarif membuat Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula dari China beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand. Peralihan tersebut terjadi karena biaya impor gula dari Thailand dianggap lebih efisien dan membuat Indonesia berhenti mengimpor gula dari China.

Selain itu, adanya FTA dapat membuat eksportir pada suatu negara memperoleh tarif preferensi. Tarif preferensi ini membuat eksportir maupun pengusaha dapat menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industri.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

Merujuk pada International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Tax Glossary (2015), tarif preferensi adalah tarif khusus yang mengenakan tarif lebih rendah atas impor dari negara tertentu atau impor barang tertentu. Simak Kamus ‘Apa Itu Tarif Preferensi’.

Tarif preferensi dikenakan berdasar skema FTA yang tarifnya telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan. Sebagai suatu fasilitas, besaran tarif preferensi dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (most favoured nation/MFN). Simak Kamus ‘Apa itu Most Favoured Nation’

Contoh FTA yang melibatkan Indonesia baik bilateral maupun regional dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) PMK 109/2019 di antaranya Asean-China Free Trade Area (AC ETA), Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA), dan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Redress Manifest?

Topik : free trade agreement, FTA, kamus, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Rabu, 01 Desember 2021 | 10:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Insentif Pajak?

Senin, 29 November 2021 | 17:04 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara?

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya