Berita
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 September 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:07 WIB
ABDURRAHMAN WAHID:
Jum'at, 18 September 2020 | 16:51 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 09:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Apa Itu Tarif Preferensi?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Tarif Preferensi?

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 45/PMK.04/2020 yang memberikan relaksasi penyerahan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk pemanfaatan fasilitas impor menggunakan tarif preferensi bea masuk.

Relaksasi tersebut ditujukan untuk merespons terganggunya aktivitas impor akibat pandemi virus Corona atau Covid-19. Hal ini lantaran merebaknya Covid-19 berdampak pada proses penerbitan dan pengiriman SKA oleh negara mitra dagang Indonesia.

Hambatan dalam proses penerbitan dan pengiriman SKA menimbulkan efek domino terkait dengan proses klaim tarif preferensi atas barang impor. Pasalnya, SKA menjadi salah satu syarat agar importir dapat menggunakan tarif preferensi. Lantas, apa yang dimaksud dengan tarif preferensi?

Baca Juga: Apa Itu Authorized Economic Operator (AEO)?

Definisi
MERUJUK pada International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) International Tax Glossary (2015) tarif preferensi adalah tarif khusus yang mengenakan tarif lebih rendah atas impor dari negara tertentu atau impor barang tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 PMK 11/2019, tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Sementara itu, laman resmi e-SKA Kementerian Perdagangan mendefinisikan tarif preferensi sebagai fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Baca Juga: Setelah Pandemi Corona Berakhir, OECD Imbau Negara Lakukan Ini

Skema
SAAT ini Indonesia telah menerapkan tarif preferensi dalam beberapa skema, di antaranya ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), dan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).

Lalu Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA) dan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).

Perincian tarif prefrensi untuk setiap skema tersebut telah ditetapkan dalam PMK mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Misalnya, tarif preferensi ATIGA tercantum dalam PMK 25/2017, dan ACFTA dimuat dalam PMK 26/2017.

Baca Juga: Apa Itu DBH Pajak?

Selanjutnya, AKFTA termaktub dalam PMK 24/2017, IJEPA diatur dalam PMK 30/2017 dan AIFTA termuat dalam PMK 27/PMK.010/2017. Sebagai suatu fasilitas, besaran tarif preferensi dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).

Secara lebih terperinci, tarif preferensi dapat diberikan terhadap impor barang untuk dipakai, impor barang untuk dipakai dari tempat penimbunan berikat (TPB) maupun pusat logistik berikat (PLB) yang telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan tarif preferensi saat pemasukan barang.

Tarif khusus ini juga dapat diterapkan atas pengeluaran barang hasil produksi dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) sepanjang memenuhi tiga ketentuan. Pertama, bahan baku atau bahan penolong berasal dari luar daerah pabean.

Baca Juga: Bagaimana Respons Kebijakan Fiskal pada Masa Krisis Global 2008?

Kedua, pada saat pemasukan barang ke kawasan bebas telah mendapat persetujuan penggunaan tarif preferensi. Ketiga, dilakukan oleh pengusaha di kawasan bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan tarif preferensi.

Adapun importir yang bisa mendapatkan tarif preferensi di antaranya adalah importir perseorangan atau badan hukum, penyelenggara atau pengusaha TPB, penyelenggara atau pengusaha PLB, dan pengusaha di Kawasan Bebas.

Syarat
NAMUN, untuk menikmati tarif preferensi barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Rules of origin merupakan ketentuan khusus berdasar perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan suatu negara untuk menentukan negara asal barang.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kami Harus Buat Pilihan yang Tidak Mudah dan Sederhana

Guna memenuhi rules of origin barang yang diimpor harus memenuhi tiga ketentuan, yaitu: kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria) dan ketentuan prosedural (procedural provisions).

Pemenuhan syarat rules of origin dibuktikan dengan penyerahan certificate of origin (surat keterangan asal/SKA) pada saat importasi. SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA (IPSKA) yang menyatakan barang tersebut dapat diberikan tarif preferensi.

Selain SKA, rules of origin dapat dibuktikan invoice declaration eksportir yang telah disertifikasi IPSKA, SKA Form D yang dapat dikirim secara elektronik antarengara ASEAN, atau movement certificate yang dirilis negara pengekspor kedua berdasarkan SKA negara anggota. (Bsi)

Baca Juga: Mulai 2021, Pemerintah Cabut Fasilitas Tax Refund untuk Turis Asing

Topik : tarif preferensi, kamus pajak, SKA
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 01 September 2020 | 13:17 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
Senin, 31 Agustus 2020 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:55 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Agustus 2020 | 17:30 WIB
BELGIA
berita pilihan
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 20 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 10:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Minggu, 20 September 2020 | 08:01 WIB
KABUPATEN KARANGANYAR
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK