Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Apa Itu Business Purpose Test dalam Ketentuan Antipenghindaran Pajak?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Business Purpose Test dalam Ketentuan Antipenghindaran Pajak?

SAAT ini, skema penghindaran pajak—khususnya lintas yurisdiksi—makin kompleks dan terkadang terlambat untuk diikuti pemerintah dalam menutup celah hukum. Untuk itu, perlu ada instrumen khusus dalam mengantisipasi hal tersebut.

Salah satu instrumen yang kerap digunakan tersebut adalah general anti-avoidance rule (GAAR). GAAR merupakan ketentuan antipenghindaran pajak yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada subjek atau objek tertentu.

Dalam GAAR, terdapat salah satu elemen penting yang kerap dibicarakan, yaitu business purpose test. Lantas, apa itu business purpose test?

Baca Juga: Bagaimana Cara Lapor PPh Final 0,5% UMKM untuk PT? Begini Kata DJP

Definisi
MENURUT IBFD International Tax Glossary (2015), business purpose test adalah kriteria yang kerap digunakan untuk menentukan apakah sebuah transaksi harus dicegah dengan tindakan anti-avoidance atau tidak.

Kriteria ini sering dihubungkan dengan motif penghindaran pajak, tetapi besaran beban penentuan penghindaran pajak akan dikembalikan ke ketentuan tiap negara.

Umumnya, business purpose test menjadi salah satu elemen penting dalam GAAR. Hal ini seperti yang telah diimplementasikan di Spanyol atau seperti tidak diperbolehkannya elemen artifisial (inadequate transaction) di Jerman (Taboda, 2016).

Baca Juga: Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Ditinjau dari sejarahnya, mayoritas negara di Eropa sudah sejak lama menggunakan doktrin business purpose test dalam menguji suatu transaksi, khususnya dalam ranah yudisial. Simak ‘Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global’.

Dalam aturan domestik, business purpose test menjadi salah satu materi penelitian dalam permohonan penggunaan nilai buku bagi wajib pajak yang akan mengalihkan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Ketentuan ini sebagaimana dapat ditemukan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-29/PJ/2015 (SE-29/2015).

Sering kali, wajib pajak yang akan mengalihkan hartanya ingin menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha untuk melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga: UMKM Baru? Harus Daftar Jadi WP, Lalu Bayar Pajaknya Sesuai PP 23/2018

Oleh karena itu, business purpose test dibutuhkan untuk memastikan penggunaan nilai buku ditujukan semata-mata hanya untuk tujuan pengembangan bisnis.

Business purpose test wajib dipenuhi wajib pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha, baik dalam bidang usaha yang sama maupun dalam bidang usaha yang tidak sama. Terdapat tiga hal yang harus terlihat dalam hasil business purpose test khususnya untuk permohonan penggunaan nilai buku.

Pertama, merger atau pemekaran usaha bertujuan menciptakan sinergi usaha yang kuat, memperkuat struktur permodalan, dan tidak dilakukan untuk penghindaran pajak.

Baca Juga: Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Kedua, menginformasikan mengenai kerugian atau sisa kerugian fiskal dan komersial, bidang usaha utama, produk atau jasa yang dihasilkan, segmen pasar, jumlah cabang atau jaringan, komposisi kepemilikan, total harta, pajak penghasilan badan yang terutang.

Ketiga, khusus untuk penggabungan usaha, apabila wajib pajak yang menerima pengalihan harta (surviving company) mempunyai kerugian/sisa kerugian maka kerugian tersebut harus lebih kecil dari kerugian/sisa kerugian wajib pajak yang mengalihkan harta (transferor company) berdasarkan sisa kerugian fiskal dan komersial. (rig)

Baca Juga: Tagihan Listrik Mahal, Negara Ini Berencana Pangkas Tarif PPN Jadi 5%
Topik : kamus pajak, kamus, pajak, business purpose test, GAAR, penghindaran pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Omzet Wajib Pajak Badan UMKM di Bawah Rp500 Juta, Tetap Kena PPh?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode 07 Melalui e-Faktur Versi 3.2

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:01 WIB
DEBAT PAJAK

Metode Pembatasan Biaya Pinjaman Keperluan Pajak Diubah, Setuju?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA ENDE

Batas Akhir PPS Makin Dekat, Kantor Pajak Ramai-Ramai Jemput Bola

Sabtu, 25 Juni 2022 | 15:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Wah! 25% Ekspat AS Pertimbangkan Lepas Kewarganegaraan Gara-Gara Pajak

Sabtu, 25 Juni 2022 | 13:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Pemutihan Pajak Cuma Sampai September, WP Diimbau Segara Manfaatkan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat