Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Seperti Apa Konsep dan Aplikasi GAAR?

A+
A-
5
A+
A-
5
Seperti Apa Konsep dan Aplikasi GAAR?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Robert. Saat ini saya bekerja sebagai staf pajak satu perusahaan multinasional yang beroperasi di Jakarta. Baru-baru ini, saya mendengar rencana pemerintah untuk memperkenalkan ketentuan antipenghindaran pajak berupa general anti-avoidance rule (GAAR).

Yang saya pahami, Indonesia sudah memiliki ketentuan antipenghindaran pajak. Lantas, apa yang membedakannya? Saya juga masih bingung dengan konsep GAAR itu sendiri seperti apa dan bagaimana penerapannya. Adakah contoh di negara lain? Mohon informasinya.

Robert, Jakarta.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Robert atas pertanyaannya. Rencana pengenalan ketentuan antipenghindaran pajak yang bersifat umum atau GAAR memang menjadi salah satu materi perubahan dalam RUU KUP. Namun, rencana tersebut masih didiskusikan pada level pemerintah dan DPR.

Terkait dengan pertanyaan Bapak, saat ini Indonesia pada dasarnya sudah memiliki ketentuan antipenghindaran pajak. Namun demikian, ketentuan antipenghindaran pajak tersebut masih bersifat spesifik atau disebut specific anti-avoidance rule (SAAR), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 18 UU PPh.

Secara konsep, regulasi SAAR hanya menyasar skema-skema penghindaran pajak tertentu saja. Contohnya adalah transfer pricing, thin capitalization, controlled foreign companies, dan sebagainya. Namun, dalam praktiknya, skema penghindaran pajak makin kompleks dan biasanya berada di luar cakupan SAAR. Simak juga ‘Memahami Ketentuan Antipenghindaran Pajak: GAAR & SAAR

Oleh sebab itu, selain memiliki regulasi SAAR, beberapa negara telah mengadopsi regulasi mengenai GAAR sebagai instrumen mencegah penghindaran pajak. Dalam satu dekade terakhir, penerapan SAAR kian menjadi tren global, seiring dengan makin gencarnya upaya memerangi praktik penghindaran pajak. Simak juga artikel ‘Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global’.

Secara umum, GAAR dapat didefinisikan sebagai ketentuan antipenghindaran pajak untuk mencegah transaksi yang semata-mata ditujukan untuk penghindaran pajak atau transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (Darussalam dan Septriadi, 2017).

Dalam ketentuan GAAR, umumnya otoritas pajak berhak menentukan kembali besaran pajak yang seharusnya terutang. Caranya dengan menolak komponen pengurang, penundaan pembayaran, penambahan kredit pajak, penurunan tarif, atau bentuk manfaat pajak yang diperoleh dari suatu penghindaran pajak secara agresif (Waerzeggers dan Hillier, 2016).

Perlu dipahami pula regulasi mengenai GAAR biasanya diterapkan untuk skema perencanaan pajak agresif yang bertujuan untuk memanfaatkan celah hukum yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perpajakan. Adapun skema penggelapan pajak (tax evasion) umumnya berada di luar cakupan aplikasi GAAR.

Selain itu, menurut Krever (2016), penerapan GAAR di berbagai negara masih sangat beragam bentuknya. Namun, biasanya terdapat kriteria tertentu dalam mengidentifikasi transaksi yang dianggap semata-mata dilakukan untuk penghindaran pajak. Pada umumnya, motif tersebut dinilai dari ada atau tidaknya substansi bisnis dari suatu transaksi (Johansson, et al 2016).

Selain itu, regulasi GAAR setidaknya dapat dilihat dari dua tipe, yaitu judicial GAAR dan statue based GAAR. Dalam judicial GAAR, prinsip-prinsip penerapan GAAR tidak dikodifikasikan dalam legislasi atau undang-undang, tetapi dibangun berdasarkan pada putusan pengadilan (judicial precedents). Contohnya adalah Gregory case di Amerika Serikat (1934) dan Ramsay case di Inggris (1982).

Adapun statue based GARR merupakan versi judicial GAAR yang diperluas dan dikodifikasi dalam undang-undang. Dengan kata lain, tipe ini memberikan pengakuan hukum terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan judicial GARR (Charkha, 2018). Hal ini sebagaimana diterapkan di Australia (1915), Belanda (1924), dan Singapura (1988).

Pada umumnya, GAAR mengandung elemen penting seperti business purpose test, seperti yang telah diimplementasikan di Spanyol atau seperti tidak diperbolehkannya elemen artifisial (inadequate transaction) di Jerman (Taboda, 2016). Sementara itu, di Inggris, ketentuan GAAR diberlakukan apabila terdapat pengaturan yang dianggap sebagai ‘abusive tax arrangement’.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pengaturan regulasi mengenai GAAR berbeda di setiap negara. Namun, dalam desain kebijakanya, terdapat kriteria penilaian untuk menguji apakah suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu.

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, penghindaran pajak, SAAR, GAAR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 16:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Pengawasan Pajak Aset Digital

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 16:10 WIB
AMERIKA SERIKAT

Barang Al Capone Dilelang, Ada Surat Saat Dihukum Kasus Pajak

Kamis, 26 Agustus 2021 | 11:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Alternative Minimum Tax Tutup Celah Penghindaran Pajak, Mungkinkah?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa