Berita
Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP
Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU
Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global

A+
A-
2
A+
A-
2
Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global

DALAM rangka mencegah praktik penghindaran pajak, umumnya terdapat dua jenis instrumen yang dipergunakan. Keduanya ialah specific anti-avoidance rule (SAAR) dan general anti-avoidance rule (GAAR).

Instrumen SAAR bertujuan untuk mencegah skema penghindaran pajak tertentu. Contoh, ketentuan transfer pricing guna mencegah manipulasi harga transfer dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa melalui penerapan arm’s length principle, ketentuan CFC yang mencegah praktik penangguhan pajak melalui skema deemed dividend, dan lainnya.

Saat ini, skema penghindaran pajak—khususnya lintas yurisdiksi—makin kompleks dan terkadang kurang mampu diikuti oleh kecepatan pemerintah dalam menutup celah hukum. Untuk itu, GAAR makin mendapatkan perhatian. Simak juga artikel Memahami Konsep SAAR dan GAAR.

Baca Juga: PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan

GAAR merupakan ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada subjek atau objek tertentu. GAAR akan menyasar pada skema yang melibatkan suatu transaksi yang biasanya tidak akan dilakukan, selain hanya untuk alasan manfaat pajak bagi wajib pajak.

Dalam hal ini, GAAR berdiri di atas asumsi bahwa penghindaran pajak dilakukan pada transaksi atau suatu skema yang tidak memiliki substansi bisnis. Untuk itu, GAAR memberikan kewenangan pada otoritas pajak untuk membatalkan atau mengoreksi suatu transaksi untuk tujuan pajak jika transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi atau semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak (Darussalam dan Kristiaji, 2017).

Dengan kata lain, penggunaan GAAR bertujuan untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus (SAAR). Umumnya, GAAR mengandung elemen penting seperti business purpose test, seperti yang telah diimplementasikan di Spanyol atau seperti tidak diperbolehkannya elemen artifisial (inadequate transaction) di Jerman (Taboda, 2016).

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Berdasarkan keunggulan tersebut, apakah sudah banyak negara yang menerapkan GAAR dalam ketentuan domestik mereka? DDTC Fiscal Research mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan mengolah informasi profil pajak negara yang tersedia dari IBFD Tax Research Platform.

Dari penelusuran, terdapat 192 negara yang mencantumkan informasi mengenai menu ketentuan penghindaran pajak, termasuk tentang GAAR. Berikut temuannya.

Pertama, hingga 2020, terdapat lebih dari 120 negara di dunia, atau sekitar 67% dari total negara yang disurvei telah memiliki regulasi tentang GAAR. Popularitas GAAR ini agaknya dipengaruhi adanya agenda pajak global yang selama sepuluh tahun terakhir fokus pada perlawanan penghindaran pajak.

Baca Juga: Ada 9 Yurisdiksi Masuk Daftar Non-Kooperatif Pajak UE, Ini Lengkapnya

Proyek BEPS yang digagas OECD dan G20, agenda mobilisasi penerimaan dan perlindungan basis pajak oleh PBB, serta berbagai agenda kerja sama pajak kawasan, telah meningkatkan urgensi dimilikinya ketentuan penghindaran pajak.

Akibatnya, GAAR—serta SAAR—menjadi salah satu menu favorit agenda reformasi pajak banyak negara. Selain itu, ada dugaan meski GAAR dapat berfungsi sebagai ‘obat generik’ bagi berbagai skema penghindaran pajak, bukan berarti instrumen SAAR dikesampingkan.

Kedua, dari sisi kawasan. GAAR paling banyak dipergunakan oleh negara di kawasan Eropa, yakni sebanyak 38 dari 49 negara (77,6%). Ditinjau dari sejarahnya, mayoritas negara di Eropa sudah sejak lama menggunakan doktrin business purpose test dalam menguji suatu transaksi, khususnya dalam ranah yudisial.

Baca Juga: Media Raksasa Ini Merger, Tambahan Penerimaan Pajak Tembus Rp6,8 T

Kehadiran Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) melalui Directive 2016/1164 juga menjadi game changer. Salah satu elemen dalam ATAD ialah GAAR yang harus menjadi standar minimum negara anggota Uni Eropa untuk diimplementasikan di 2020.


Terakhir
, dilihat dari klasifikasi World Bank berdasarkan kelompok penghasilan, terdapat temuan menarik, yaitu adanya kecenderungan penerapan GAAR kian meningkat seiring dengan tingkat penghasilan yang meningkat.

Pada negara berpenghasilan rendah, hanya terdapat 11 dari 19 negara yang memiliki kebijakan GAAR (57,9%). Sementara itu, 56 dari 69 negara berpenghasilan tinggi (81,2%) telah memiliki GAAR dalam ketentuan domestik mereka.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Hingga saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan GAAR dalam regulasi domestik. Tren internasional yang telah diuraikan sebelumnya, perlu menjadi pertimbangan.

Baca Juga: Pernah Terseret Penghindaran Pajak, Jurnalis Filipina Terima Nobel

Topik : narasi data, statistik pajak, penghindaran pajak, general anti-avoidance rule, GAAR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 Oktober 2021 | 17:35 WIB
PANDORA PAPERS

Nama Pep Guardiola Muncul di Pandora Papers

Senin, 04 Oktober 2021 | 16:17 WIB
PANDORA PAPERS

Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui

Senin, 04 Oktober 2021 | 11:36 WIB
PRANCIS

Cegah Penghindaran Pajak, Tiga Negara Ini Akhirnya Ratifikasi MLI

Senin, 04 Oktober 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Rencana Pengenaan PPh Minimum Perusahaan Rugi Dibatalkan dalam RUU HPP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP