Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 02 Desember 2022 | 21:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 07:00 WIB
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN
Rabu, 07 Desember 2022 | 15:42 WIB
BENDAHARA I PERTAPSI AULIA HIDAYATI:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Antisipasi Pemeriksaan, WP Perlu Siapkan Dokumentasi yang Komprehensif

A+
A-
4
A+
A-
4
Antisipasi Pemeriksaan, WP Perlu Siapkan Dokumentasi yang Komprehensif

Partner of Tax Compliance and Litigation Services DDTC David Hamzah Damian (kiri) dan Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Services Yusuf Wangko Ngantung (kanan) dalam acara ITR Asia Tax Forum. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Perhatian otoritas pajak terhadap isu transfer pricing terus meningkat. Aspek tentang penentuan harga transfer makin disorot dalam satu dekade terakhir.

Partner of Tax Compliance & Litigation Services DDTC David Hamzah Damian mengatakan saat ini pengawasan mulai difokuskan terhadap transaksi transfer pricing.

"Pengawasan terhadap transaksi transfer pricing merupakan salah satu upaya otoritas dalam mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak," ujar David dalam diskusi panel bertajuk Tax Disputes in Indonesia dalam gelaran ITR Asia Tax Forum, Kamis (25/8/2022).

Baca Juga: Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, penyusunan daftar prioritas pengawasan (DPP) oleh KPP turut memperhatikan wajib pajak yang memiliki risiko penghindaran pajak melalui transfer pricing.

Tak hanya itu, analisis risiko juga dilakukan dakam proses pengawasan guna mengidentifikasi adanya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak menggunakan compliance risk management (CRM). Pertukaran data dan informasi perpajakan juga telah meningkatkan kapabilitas otoritas pajak dalam melakukan pengawasan.

Konsolidasi fiskal dengan defisit di bawah 3% dari PDB dan target penerimaan pajak senilai Rp1.715 triliun pada 2023 juga menjadi faktor yang mendorong kegiatan pengawasan. Dengan adanya perkembangan ini, wajib pajak pun perlu menyiapkan dokumentasi secara komprehensif atas setiap proses bisnis perusahaan bila sewaktu-waktu diminta dalam proses pemeriksaan.

Baca Juga: Catat! Ungkap Ketidakbenaran Tetapi Tidak Sesuai, Ada Konsekuensinya

Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak perlu meminjamkan dokumen-dokumen yang diminta. Masalahnya, waktu yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memenuhi permintaan tersebut hanya 1 bulan saja.

Terkait dengan transfer pricing, Pasal 5 PMK 213/2016 mengatur otoritas pajak berwenang meminta dokumentasi transfer pricing kepada wajib. Bila dokumen-dokumen tersebut disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan, dokumen yang disampaikan tidak dipertimbangkan.

Tak hanya menyampaikan dokumen, kontrol internal dari penyusunan dokumentasi seluruh proses bisnis perlu dijelaskan kepada pihak otoritas. Selanjutnya, wajib pajak juga perlu melakukan self diagnostic dengan mengadopsi prosedur pemeriksaan pajak dan menyiapkan audit defense file.

Baca Juga: Perhatikan! Beda Pemeriksaan Bukper Terbuka dan Tertutup Makin Tegas

Melalui self diagnostic yang mengadopsi prosedur pemeriksaan, wajib dapat mengidentifikasi dokumen, data, dan informasi apa saja yang kemungkinan besar akan diminta dalam proses pemeriksaan.

Terkait dengan pemeriksaan transfer pricing, wajib pajak juga perlu menyiapkan informasi dalam bentuk dokumen serta dalam bentuk lain seperti infografis atau video untuk memberikan gambaran mengenai transaksi-transaksi tertentu seperti intragroup services, pembayaran royalti, dan lain sebagainya.

"Tanpa dokumen yang diperlukan, wajib pajak akan disimpulkan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan prosedur pemeriksaan di Indonesia, wajib pajak bisa dinyatakan tidak mematuhi ketentuan penyerahan dokumen," ujar David.

Baca Juga: Edukasi WP Soal Pemeriksaan Pajak, DJP: Bukan Hal yang Perlu Ditakuti

Walau tidak diminta, wajib pajak juga perlu memberikan penjelasan secara tertulis. David mengingatkan pemberian penjelasan secara tertulis akan memperlancar proses pemeriksaan. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : transfer pricing, TP Doc, dokumentasi transfer pricing, pemeriksaan, David Hamzah Damian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 21 November 2022 | 21:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Dilebur atau Tidaknya Jabatan AR dan Pemeriksa Pajak Tergantung Ini

Senin, 21 November 2022 | 14:21 WIB
BINCANG ACADEMY

Berapa Jumlah Pembanding yang Cukup untuk Analisis Kesebandingan?

Minggu, 20 November 2022 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Bakal Evaluasi dan Revisi Standar CbCR, Ini Sebabnya

Minggu, 20 November 2022 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Rasio Cakupan Pemeriksaan Turun, DJP Sebut Karena Dua Faktor Ini

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:30 WIB
KP2KP BENTENG

Salah Input SPT Unifikasi, Bendaharawan Masih Bisa Ubah Bukti Potong

Jum'at, 09 Desember 2022 | 12:00 WIB
UU 29/2022

Pemerintah Undangkan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Beri Edukasi, DJP Sebut WP Bisa Undang Penyuluh Pajak Jadi Pembicara

Jum'at, 09 Desember 2022 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Diduga Menilap Pajak, Direktur Perusahaan ini Terancam Masuk Bui

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK

Hari Terakhir! Langganan Perpajakan ID, Gratis Buku Transfer Pricing

Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Irlandia Berikan Insentif Kredit Pajak untuk Perusahaan Video Game

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Ingin UMKM Makin Maju Biar Bayar Pajaknya Lebih Besar

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

RUU Pajak Pendapatan Pasif Disetujui, Filipina Bakal Makin Kompetitif

Jum'at, 09 Desember 2022 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PP 44/2022, Apa Saja Substansi Baru Soal Ketentuan PPN? Ini Kata DJP

Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK

UNS dan DDTC Bakal Teken Kerja Sama Pendidikan Pajak