Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Anggota Banggar DPR Usul PTKP Dinaikkan Lagi

A+
A-
2
A+
A-
2
Anggota Banggar DPR Usul PTKP Dinaikkan Lagi

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Ecky Awal Mucharam dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Ecky Awal Mucharam mengusulkan agar pemerintah menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mendorong konsumsi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Ecky mengatakan kenaikan PTKP akan menjadi insentif tersendiri bagi para wajib pajak orang pribadi yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, PTKP yang ideal pada situasi saat ini yakni senilai Rp8 juta per bulan atau Rp96 juta per tahun.

"Dengan PTKP dinaikkan Rp8 juta maka leverage yang multiplier effect pada konsumsi rumah tangga mereka menjadi meningkat. Ini akhirnya menambah pertumbuhan ekonomi kita," katanya dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Ecky mengatakan kenaikan PTKP akan dirasakan wajib pajak secara luas. Dengan kebijakan itu, dia meyakini masyarakat kelas menengah yang memiliki penghasilan hingga Rp8 juta per bulan akan lebih banyak membelanjakan uangnya sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Ecky menilai insentif pajak yang diberikan pemerintah saat ini hanya berfokus pada dunia usaha. Pada kalangan wajib pajak perorangan, insentif yang diberikan hanya pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk para karyawan.

Dia juga berencana kembali menyampaikan usulannya tersebut dalam pembahasan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) antara Komisi XI DPR dan pemerintah.

Baca Juga: ADB Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,5%

"Tentu ada pembahasan pada RUU KUP di Komisi XI dan kami juga akan menyampaikan hal itu panjang lebar di sana," ujarnya.

Sejak 2016, pemerintah menetapkan PTKP senilai Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Sebelum kenaikan itu, PTKP yang berlaku yakni senilai 24,3 juta per tahun mulai 2012.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut persentase nilai ambang batas PTKP terhadap pendapatan per kapita penduduk Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia. Menurutnya, angka PTKP yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab lebarnya celah pajak atau tax gap Indonesia. (kaw)

Baca Juga: Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR

Topik : kebijakan pajak, PTKP, DPR, Sri Mulyani, tax gap

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 17:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tuai Keresahan Masyarakat, Ini Kata Sri Mulyani Soal PPN Sembako

Senin, 13 September 2021 | 16:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Tegaskan RUU HKPD Bukanlah Upaya Resentralisasi

Senin, 13 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Ajukan Usulan Kebijakan Pajak, Termasuk Soal Tarif PPh Badan

Senin, 13 September 2021 | 14:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax