Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Amankan Setoran Pajak Kendaraan, Inovasi Layanan Digital Diperlukan

A+
A-
2
A+
A-
2
Amankan Setoran Pajak Kendaraan, Inovasi Layanan Digital Diperlukan

Ilustrasi.

SLAWI, DDTCNews - Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Bambang Hariyanto mengatakan inovasi diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bambang menjelaskan penerimaan PKB di Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu ada terobosan layanan dari Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pemprov Jateng yang ada di seluruh kabupaten/kota.

"Perlu terobosan inovatif dalam mengumpulkan pendapatan secara cermat, memaksimalkan potensi yang dimiliki, bisa lewat pemanfaatan media sosial sebagai ajakan," katanya dikutip dari laman resmi DPRD Jateng, Selasa (21/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Bambang menyatakan setoran PKB merupakan tulang punggung penerimaan tingkat provinsi. Layanan pajak sempat terhenti dua bulan pada tahun ini dan menyebabkan penurunan realisasi pendapatan dari sektor pajak.

Menurutnya, inovasi layanan berbasis elektronik menjadi solusi terbaik untuk mengamankan penerimaan PKB pada tahun ini. Unit kerja pemprov di daerah bisa melakukan inovasi layanan digital pembayaran PKB di masing-masing kabupaten/kota.

Sementara itu, Plt Kepala UPPD wilayah Kabupaten Tegal Hernuryo Samektor menuturkan kinerja penerimaan masih mengalami tekanan pada 2021. Terdapat dua faktor utama yang membuat realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Tegal belum optimal.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Pertama, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan PPKM level 4 pada Juli dan Agustus memengaruhi operasional layanan pajak. Kedua, adanya penurunan pembelian kendaraan bermotor pada tahun ini.

Realisasi penerimaan pajak provinsi di Kabupaten Tegal senilai Rp132 miliar atau 61,59% dari target. Sementara itu, realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun fiskal 2021 di wilayah Kabupaten Tegal senilai Rp171 miliar atau 82,62% dari target dalam APBD-P 2020.

"Pelayanan yang diberhentikan sementara karena pemberlakuan PPKM secara ketat selama dua bulan. Diharapkan setelah pelonggaran PPKM, UPPD Kab Tegal bisa kembali melayani masyarakat yang akan membayar pajak," ujar Hernuryo. (rig)

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Topik : provinsi jawa tengah, pajak kendaraan, layanan elektronik, pendapatan asli daerah, pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Michael Victor Jaya Andreas

Selasa, 21 September 2021 | 20:45 WIB
Terima kasih DDTC untuk berita yang bermanfaat , melalui digitalisasi pajak akan meningkatkan kemudahan dari WP dalam membayar pajak sehingga diharapkan tingkat kepatuhan pajak menjadi lebih tinggi
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Selasa, 16 Agustus 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 09:30 WIB
FILIPINA

Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Ada Relaksasi Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 Soal Faktur Pajak

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor