Berita
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Review
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 September 2020 | 18:16 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:07 WIB
ABDURRAHMAN WAHID:
Jum'at, 18 September 2020 | 16:51 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 09:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Alokasi Anggaran untuk Daerah Capai Rp796,3 Triliun

A+
A-
2
A+
A-
2
Alokasi Anggaran untuk Daerah Capai Rp796,3 Triliun

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras)
 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menggelontorkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) senilai Rp796,3 triliun pada RAPBN 2021.

Jokowi mengatakan dana TKDD tersebut diharapkan mampu memulihkan perekonomian di daerah dari tekanan pandemi virus Corona. Dia mengklaim dana TKDD selama 5 tahun terakhir telah secara efektif kesejahteraan masyarakat.

"Hasil pemanfaatan TKDD telah dirasakan masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar seperti akses air minum dan sanitasi layak, serta persalinan yang dibantu tenaga kesehatan," katanya saat menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2021 dan Nota Keuangannya, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Begini Strategi Sri Mulyani Bangun Kepercayaan Masyarakat

Jokowi mengatakan arah kebijakan TKDD yang pertama adalah mendukung pemulihan ekonomi. Misalnya, melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang, dan kegiatan DAK fisik yang bersifat reguler dan penugasan.

Baca Juga: Realisasi Baru 18%, Insentif Pajak Diyakini Capai Target Rp120 Triliun

Keenam, DAK nonfisik juga akan digunakan untuk mendukung penguatan SDM pendidikan melalui program merdeka belajar, serta tambahan sektor strategis lain seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, dana fasilitasi penanaman modal, serta dana pelayanan ketahanan pangan.

Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas, seperti teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata, dan mendukung ketahanan pangan.

Di depan anggota DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, Jokowi memaparkan hasil penganggaran TKDD dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, tingkat kesenjangan di perdesaan menurun, yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada 2016 menjadi 0,315 pada 2019.

Baca Juga: Satgas PEN akan Realokasi Pagu BLT dan Subsidi Bunga

"Demikian juga dengan persentase penduduk miskin di perdesaan, turun dari 13,96% pada tahun 2016 menjadi 12,60% pada tahun 2019," ujar Jokowi. (Bsi)

Topik : TKDD, transfer daerah , dana desa, Presiden Jokowi, Covid-19
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rizki Zakariya

Senin, 17 Agustus 2020 | 22:06 WIB
#MariBicara dana yang amat besar tersebut harus berdampak konkret pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Hal itu perlu didukung dengan basis riset, pengawasan, dan tata laksana yang baik. Sehingga perlu dilakukan kajian dan evalusasi penyaluran tahun sebelumnya secara komprehensif unt ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 07 September 2020 | 17:23 WIB
TRANSFER KE DAERAH
Senin, 07 September 2020 | 11:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 01 September 2020 | 11:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Minggu, 30 Agustus 2020 | 16:01 WIB
LAYANAN KEPABEANAN
berita pilihan
Minggu, 20 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
Minggu, 20 September 2020 | 14:01 WIB
PROVINSI BANTEN
Minggu, 20 September 2020 | 13:01 WIB
SEMINAR ADB
Minggu, 20 September 2020 | 12:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Minggu, 20 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 10:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Minggu, 20 September 2020 | 08:01 WIB
KABUPATEN KARANGANYAR
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK