BERITA TERKINI
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Februari 2021 mencapai Rp6.361 triliun atau naik 29% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp4.948 triliun.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan kenaikan posisi utang menjadi bagian dari pengelolaan APBN secara keseluruhan. Pemerintah merancang APBN 2021 dengan defisit anggaran Rp1.006 triliun atau 5,7% terhadap PDB.
"Itu sesuai dengan bagaimana kita merumuskan di APBN bersama-sama antara pemerintah dan DPR, bagaimana kita merancang dan mengelola APBN ini," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021).
Luky menjelaskan pemerintah selalu mengelola utang tersebut secara hati-hati. Dia juga memastikan meningkatnya posisi utang pemerintah tersebut masih sesuai dengan rencana yang disepakati bersama DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memaparkan realisasi pembiayaan utang APBN 2021 hingga Februari 2021 tercatat Rp273 triliun. Realisasi itu tumbuh 135,4% dari periode yang sama 2020 dan setara 23,2% dari PDB.
Pembiayaan utang tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp271,4 triliun dan pinjaman neto Rp1,6 triliun. Dalam dua bulan pertama, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 91,5% dari target kuartal I/2021.
"Semuanya on track meskipun kami tadi melihat dari sisi volatilitas market harus kami jaga," ujarnya.
Defisit APBN hingga Februari 2021 tercatat Rp63,6 triliun atau 6,3% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit anggaran itu setara dengan 0,36% terhadap PDB, atau lebih rendah ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar 0,4% terhadap PDB. (rig)
