Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Airlangga Sebut Insentif Dunia Usaha Sudah Terserap Rp57,92 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Airlangga Sebut Insentif Dunia Usaha Sudah Terserap Rp57,92 Triliun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi video, Senin (13/9/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat insentif usaha pada program pemulihan ekonomi nasional hingga saat ini sudah terserap Rp57,92 triliun atau 92% dari total anggaran yang dialokasikan senilai Rp62,83 triliun.

"Insentif usaha di kuartal II Rp45,07 triliun menjadi Rp57,92 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi video, Senin (13/9/2021).

Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk mendukung pemulihan dunia usaha dari tekanan pandemi Covid-19 di antaranya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).

Baca Juga: Dukung Iklim Bisnis, Uni Eropa Setuju Beri Insentif Pajak di Italia

Kemudian, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, terdapat juga insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah antara lain seperti pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Airlangga menambahkan realisasi program PEN hingga saat ini sudah terserap Rp377,5 triliun atau 51% dari Rp744,77 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi stimulusnya senilai Rp93,45 triliun atau 43% dari pagunya Rp214,96 triliun

Baca Juga: Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Anggaran klaster perlindungan sosial sudah terserap Rp108,16 triliun atau 58% dari pagu Rp186,64 triliun. Anggaran digunakan untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

"Progres signifikan terjadi di perlindungan sosial," ujar Airlangga.

Baca Juga: Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Kemudian, realisasi program prioritas kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap Rp58,04 triliun atau 49% dari pagu Rp117,94 triliun. Penggunaannya yaitu untuk program padat karya K/L, dukungan pariwisata, ketahanan pangan, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya Rp 57,92 triliun atau 35,66% dri pagu Rp162,4 triliun. Realisasi tersebut untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM.

Menurut Airlangga, program terbaru pada klaster tersebut adalah bantuan uang tunai untuk pedagang kaki lima atau pemilik warung senilai Rp1,2 juta kepada 1 juta pelaku usaha. Penyaluran bantuan mulai diujicobakan di Kota Medan, Sumatera Utara. (rig)

Baca Juga: Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Topik : menko perekonomian airlangga hartarto, insentif pajak, dunia usaha, realisasi stimulus, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 13:51 WIB
IRLANDIA

Sudah Berlaku 10 Tahun, Irlandia Kembali Naikkan Tarif Pajak Karbon

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:39 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Naik, Penerimaan Ditargetkan Ikut Terkerek 11,5%

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 10:19 WIB
PRANCIS

Uni Eropa Siap Hapus Pajak Layanan Digital Asal AS Mau Lakukan Ini

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik