Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Administrasi Pajak Bakal Terhubung dengan Sistem Kepabeanan Mulai 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
Administrasi Pajak Bakal Terhubung dengan Sistem Kepabeanan Mulai 2022

Ilustrasi. (DDTCNews)

KAIRO, DDTCNews – Pemerintah Mesir berencana menghubungkan sistem administrasi pajak, kepabeanan, dan pajak properti secara elektronik pada Juni 2022 guna mendukung perdagangan dalam negeri dan internasional.

Menteri Keuangan Mesir Mohamed Maait rencana digitalisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana besar pemerintah untuk menerapkan otomatisasi sistem administrasi pajak dan kepabeanan di Mesir.

"Digitalisasi akan memperkuat governance, memperluas basis ekspor, mendukung perdagangan, serta menekan biaya barang dan jasa pada pasar domestik," katanya seperti dilansir menafn.com, dikutip Selasa (1/12/2020).

Baca Juga: Tarif Pajak Dinaikkan, Realisasi Penerimaan PPN Melonjak 29%

Maait menjelaskan seluruh pelabuhan Mesir nantinya terhubung dalam sistem elektronik pada akhir Juni 2021. Langkah ini bakal menyederhanakan prosedur, menekan biaya, dan mengurangi waktu clearance menjadi kurang dari 3 hari.

Digitalisasi pelayanan kepabeanan juga mendukung implementasi regulasi kepabeanan terbaru di Mesir yang memberikan fasilitas preclearance dan pembayaran bea masuk sebelum barang yang dipesan oleh importir datang di pelabuhan.

Dalam aspek perpajakan, Pemerintah Mesir sedang melakukan uji coba penerapan sistem administrasi pajak terunifikasi. Dalam perkembangannya, uji coba ini baru dikhususkan untuk wajib pajak besar dan menengah.

Baca Juga: Ketentuan PPh Bunga Obligasi Bakal Diseragamkan, Ini Kata Wamenkeu

Rencana integrasi seluruh sistem perpajakan di Mesir juga bakal mendukung implementasi regulasi pajak properti terbaru sehingga pemerintah memiliki kewenangan memberikan fasilitas pembebasan pajak properti untuk beberapa sektor ekonomi berdasarkan situasi tertentu.

Untuk diketahui, Pemerintah Mesir berencana memberikan insentif pembebasan pajak properti bagi sektor pariwisata hingga Desember 2020. (rig)

Baca Juga: Mengukur Dampak Negosiasi Pajak Terhadap Tata Kelola Perpajakan
Topik : mesir, digitalisasi, administrasi pajak, kepabeanan, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 13:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 13:15 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI