PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Vaksinasi, Konsumsi Kelas Menengah Diharapkan Naik

Muhamad Wildan | Selasa, 26 Januari 2021 | 12:18 WIB
Ada Vaksinasi, Konsumsi Kelas Menengah Diharapkan Naik

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat memberikan pemaparan dalam sebuah webinar. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan berharap program vaksinasi yang mulai diluncurkan pemerintah pada 2021 bisa berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat kelas menengah atas.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sepanjang 2020, masyarakat kelas menengah atas cenderung menahan konsumsinya. Hal ini terbukti dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang tumbuh pada 2020.

"Sepanjang 2020, pertumbuhan DPK perbankan tinggi sekali. Mereka tidak belanja bukan karena tidak punya uang, melainkan karena masyarakat mampu tidak belanja akibat mobilitas yang dibatasi," ujar Febrio, Selasa (26/1/2021).

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Dengan program vaksinasi, Febrio berharap mobilitas masyarakat bisa meningkat sehingga DPK perbankan bisa turun dan digunakan untuk konsumsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bagi masyarakat kelas bawah, Febrio mengatakan pemerintah akan tetap menggulirkan program perlindungan sosial (perlinsos). Menurutnya, program ini terbukti efektif mendukung daya beli masyarakat kelas bawah serta menahan laju peningkatan kemiskinan dan ketimpangan.

"Kami melihat untuk perlinsos itu efektif. Pada saat krisis banyak masyarakat kita yang susah. Realisasi program perlinsos mencapai 100% ini luar biasa. Ini dibutuhkan masyarakat kelas bawah kita," ujar Febrio.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Dengan perkembangan ini, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa pulih ke level 5% pada 2021, lebih baik bila dibandingkan dengan 2020 yang diproyeksikan bakal terkontraksi sebesar 1,7% hingga minus 2,2%.

Dukungan dari sisi fiskal akan tetap digulirkan mengingat pemerintah masih diperbolehkan untuk melaksanakan APBN dengan defisit fiskal lebih dari 3% hingga 2023.

Menurut Febrio, ruang bagi pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal masih cukup lebar dan tidak akan mengganggu stabilitas makroekonomi ke depan. Hal ini mengingat Indonesia telah menerapkan disiplin defisit fiskal di bawah 3% selama bertahun-tahun.

"Pemerintah tetap melakukan extraordinary measure tetapi pada 2023 akan tetap kembali disiplin fiskal sebelumnya. Ini dilakukan dengan smooth, bukan tiba-tiba. Ini yang dimaksud ekspansif konsolidatif," ujar Febrio. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 Januari 2021 | 17:30 WIB

vaksinasi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat karena ada kecenderungan untuk kembali beraktivitas secara normal, dengan ini pun roda perekonomian akan bergerak seperti kondisi normal

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Kamis, 21 Maret 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Beras Pakai Stok Bulog, DJA: Pembayarannya setelah Audit BPKP

BERITA PILIHAN