Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan sejumlah pejabat eselon I Kemenkeu. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut perpajakan akan menjadi sumber penerimaan yang andal di masa depan, terutama setelah pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sri Mulyani mengatakan UU HPP merupakan bagian penting dalam terlaksananya reformasi perpajakan. Menurutnya, UU HPP akan berkontribusi memperluas basis perpajakan di Indonesia.

"Perpajakan akan menjadi sumber penerimaan yang andal dalam mendukung pendanaan jangka menengah dan panjang," katanya, Senin (29/11/2021).

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengajukan UU HPP untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Pemerintah pun berharap rasio perpajakan akan meningkat hingga mencapai 10,14% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 karena adanya reformasi dan UU HPP.

Meski demikian, penetapan target penerimaan perpajakan 2022 belum mempertimbangkan adanya UU HPP. Oleh karena itu, realisasi perpajakan tahun depan diprediksi akan melampaui 100%.

"Angka ini memang terlihat relatif bisa dicapai karena pada 2022, target penerimaan pajak dan kepabeanan kemungkinan bisa dilewati di atas target. Walau demikian kita tidak merasa terlena," ujarnya.

Baca Juga: Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Pada APBN 2022, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan 2022 senilai Rp1.510,0 triliun. Target tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp1.265 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp245 triliun.

Pemerintah juga telah membuat estimasi penerimaan perpajakan dengan adanya reformasi dan implementasi UU HPP yang akan mencapai Rp1.649,3 triliun pada tahun depan atau setara 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510,0 triliun. Adapun dari sisi rasio, angkanya akan mencapai 9,22% terhadap PDB, lebih tinggi dari estimasi ketika tidak ada UU HPP yang hanya 8,44% PDB.

Sri Mulyani menambahkan kebijakan perpajakan 2022 secara umum diarahkan untuk memperluas basis perpajakan, pemberian insentif fiskal secara terukur dan selektif, serta memperbaiki sistem logistik nasional. Selain itu, pemerintah juga akan terus mengakselerasi reformasi perpajakan dari sisi kebijakan dan administrasi untuk menyehatkan kembali ekonomi, masyarakat, dan APBN. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Topik : UU HPP, reformasi pajak, kebijakan pajak, UU PPh, rasio pajak, tax ratio, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Senin, 17 Januari 2022 | 09:11 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 16 Januari 2022: Sebanyak 4.551 Wajib Pajak Sudah Ikut PPS

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak