Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Ada Potensi Perbesar Peran Perempuan dalam Rezim Pajak Indonesia

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Potensi Perbesar Peran Perempuan dalam Rezim Pajak Indonesia

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Romadhaniah dan Dosen Universitas Kristen Satya Wacana Theresia Woro Damayanti dalam webinar bertajuk Perempuan dalam Rezim Perpajakan Indonesia. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Dominasi perempuan sebagai pengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang meningkatkan peranannya dalam rezim perpajakan indonesia. Kendati demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi guna memaksimalkan potensi yang ada.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Romadhaniah mengatakan hal tersebut dalam webinar bertajuk Perempuan dalam Rezim Perpajakan Indonesia. Menurutnya, perempuan lebih banyak masuk ke sektor UMKM.

“Dari 60 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia, lebih dari 60%-nya dikelola perempuan. Akan luar biasa jika peran perempuan dioptimalkan,” ujar Romadhaniah, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga: Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Romadhaniah juga menerangkan perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Ditjen Pajak (DJP). Dia menyebut porsi perempuan yang menduduki jabatan eselon I-IV masih di bawah 30%. Sementara yang menjabat sebagai fungsional umum/pelaksana mencapai 42%.

Dalam kesempatan tersebut, Romadhaniah menguraikan tantangan isu gender yang dihadapi perempuan. Misalnya, stigma perempuan bukan pencari nafkah, keterbatasan waktu, patriarki, akses permodalan, dan minimnya edukasi.

Dosen Universitas Kristen Satya Wacana Theresia Woro Damayanti mengatakan berdasarkan pada hasil penelitian, meskipun tidak dominan, perempuan memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi ketimbang laki-laki.

Baca Juga: Perbarui Sistem Core Tax, DJP Beberkan Manfaatnya untuk Wajib Pajak

Hal tersebut dilatarbelakangi karakteristik perempuan yang berbeda saat menempati posisi sebagai top management. Woro menyebut ada 4 karakteristik perempuan yang membuatnya lebih patuh.

Pertama, cenderung menghindari risiko. Kedua, cenderung menghindari denda karena dianggap sebagai pengeluaran tambahan. Ketiga, menghindari risiko pemeriksaan. Keempat, bersedia membantu negara dalam membantu meningkatkan kesejahteraan, termasuk dalam perpajakan.

Untuk itu, lanjut Woro, pembuat kebijakan perlu mendesain kebijakan pajak yang bisa memfasilitasi perempuan untuk meraih posisi top management atau memiliki bisnis. Misalnya, Pemerintah California mengharuskan firma publik setidaknya memiliki 1 wanita dalam tim manajemen.

Baca Juga: Melihat Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Perempuan

Dalam kesempatan tersebut, Woro juga memaparkan mengenai karakteristik perempuan sebagai top management. Woro menyebut berdasarkan pada hasil penelitian, ada 4 karakteristik atau strategi perempuan yang unggul saat menempati posisi top management.

Pertama, menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Kedua, lebih siap dalam mempersiapkan laporan tahunan. Ketiga, mengedepankan control dan governance yang lebih baik. Keempat, lebih bisa menyelaraskan kepentingan principal dan agent.

Woro selanjutnya memaparkan hasil penelitian mengenai posisi perempuan sebagai pemimpin. Perempuan yang menempati posisi top management Asia Pasifik, Afrika, serta Timur Tengah dan Afrika Utara cenderung kecil.

Baca Juga: Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

"Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, perempuan lebih banyak menjadi pemimpin di perusahaan kecil. Sementara itu, di perusahaan besar proporsinya lebih kecil," ungkapnya.

Sebagai informasi, webinar ini diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bekerja sama dengan Indonesian Tax Centre in the United Kingdom (Intact-UK). Webinar yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Kartini ini dimoderatori PhD Candidate di University College London (UCL) dan Ketua Umum PPI UK Gatot Subroto. Simak ‘Soal Peran Perempuan dalam Sistem Pajak Indonesia, Ini Kata Praktisi’. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Pink Tax?
Topik : sistem pajak, perpajakan Indonesia, gender, perempuan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Kamis, 22 April 2021 | 09:57 WIB
Pemerintah perlu mengakomodir peran perempuan dalam perpajakan Indonesia agar bisa semakin ditingkatkan, seperti membuat atau mengubah peraturan perpajakan yang sifatnya lebih netral terhadap gender maupun memberikan kemudahan bagi perempuan untuk bisa ikut berkecimpung lebih dalam pada dunia perpaj ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 19 Januari 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bahas RUU HKPD, Sri Mulyani Singgung Soal Opsen Pajak

Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menguak Keberhasilan Sistem Pajak yang 'Kontroversial'

Kamis, 26 November 2020 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Meninjau Studi Komparatif atas Pajak Penghasilan di Berbagai Negara

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN