Fokus
Data & Alat
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Rabu, 28 April 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 28 APRIL - 4 MEI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Ada Potensi Perbesar Peran Perempuan dalam Rezim Pajak Indonesia

A+
A-
2
A+
A-
2
Ada Potensi Perbesar Peran Perempuan dalam Rezim Pajak Indonesia

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Romadhaniah dan Dosen Universitas Kristen Satya Wacana Theresia Woro Damayanti dalam webinar bertajuk Perempuan dalam Rezim Perpajakan Indonesia. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Dominasi perempuan sebagai pengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpeluang meningkatkan peranannya dalam rezim perpajakan indonesia. Kendati demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi guna memaksimalkan potensi yang ada.

Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Romadhaniah mengatakan hal tersebut dalam webinar bertajuk Perempuan dalam Rezim Perpajakan Indonesia. Menurutnya, perempuan lebih banyak masuk ke sektor UMKM.

“Dari 60 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia, lebih dari 60%-nya dikelola perempuan. Akan luar biasa jika peran perempuan dioptimalkan,” ujar Romadhaniah, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga: Soal Profesionalisme Auditor Perempuan, Ini Kata Anggota BPK

Romadhaniah juga menerangkan perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Ditjen Pajak (DJP). Dia menyebut porsi perempuan yang menduduki jabatan eselon I-IV masih di bawah 30%. Sementara yang menjabat sebagai fungsional umum/pelaksana mencapai 42%.

Dalam kesempatan tersebut, Romadhaniah menguraikan tantangan isu gender yang dihadapi perempuan. Misalnya, stigma perempuan bukan pencari nafkah, keterbatasan waktu, patriarki, akses permodalan, dan minimnya edukasi.

Dosen Universitas Kristen Satya Wacana Theresia Woro Damayanti mengatakan berdasarkan pada hasil penelitian, meskipun tidak dominan, perempuan memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi ketimbang laki-laki.

Baca Juga: Soal Peran Perempuan dalam Sistem Pajak Indonesia, Ini Kata Praktisi

Hal tersebut dilatarbelakangi karakteristik perempuan yang berbeda saat menempati posisi sebagai top management. Woro menyebut ada 4 karakteristik perempuan yang membuatnya lebih patuh.

Pertama, cenderung menghindari risiko. Kedua, cenderung menghindari denda karena dianggap sebagai pengeluaran tambahan. Ketiga, menghindari risiko pemeriksaan. Keempat, bersedia membantu negara dalam membantu meningkatkan kesejahteraan, termasuk dalam perpajakan.

Untuk itu, lanjut Woro, pembuat kebijakan perlu mendesain kebijakan pajak yang bisa memfasilitasi perempuan untuk meraih posisi top management atau memiliki bisnis. Misalnya, Pemerintah California mengharuskan firma publik setidaknya memiliki 1 wanita dalam tim manajemen.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap 4 Isu Gender dalam Sistem Pajak di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Woro juga memaparkan mengenai karakteristik perempuan sebagai top management. Woro menyebut berdasarkan pada hasil penelitian, ada 4 karakteristik atau strategi perempuan yang unggul saat menempati posisi top management.

Pertama, menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Kedua, lebih siap dalam mempersiapkan laporan tahunan. Ketiga, mengedepankan control dan governance yang lebih baik. Keempat, lebih bisa menyelaraskan kepentingan principal dan agent.

Woro selanjutnya memaparkan hasil penelitian mengenai posisi perempuan sebagai pemimpin. Perempuan yang menempati posisi top management Asia Pasifik, Afrika, serta Timur Tengah dan Afrika Utara cenderung kecil.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Keterlibatan Perempuan Tingkatkan Ekonomi Global

"Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, perempuan lebih banyak menjadi pemimpin di perusahaan kecil. Sementara itu, di perusahaan besar proporsinya lebih kecil," ungkapnya.

Sebagai informasi, webinar ini diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI UK) bekerja sama dengan Indonesian Tax Centre in the United Kingdom (Intact-UK). Webinar yang diselenggarakan untuk memeriahkan Hari Kartini ini dimoderatori PhD Candidate di University College London (UCL) dan Ketua Umum PPI UK Gatot Subroto. Simak ‘Soal Peran Perempuan dalam Sistem Pajak Indonesia, Ini Kata Praktisi’. (kaw)

Baca Juga: Menggenjot Penerimaan Pajak dengan Meningkatkan Kesetaraan Gender
Topik : sistem pajak, perpajakan Indonesia, gender, perempuan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Geovanny Vanesa Paath

Kamis, 22 April 2021 | 09:57 WIB
Pemerintah perlu mengakomodir peran perempuan dalam perpajakan Indonesia agar bisa semakin ditingkatkan, seperti membuat atau mengubah peraturan perpajakan yang sifatnya lebih netral terhadap gender maupun memberikan kemudahan bagi perempuan untuk bisa ikut berkecimpung lebih dalam pada dunia perpaj ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 09 September 2020 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 08 September 2020 | 11:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 05 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 04 September 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 10 Mei 2021 | 14:12 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:51 WIB
VAKSIN COVID-19
Senin, 10 Mei 2021 | 13:15 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:54 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Senin, 10 Mei 2021 | 12:30 WIB
KABUPATEN SUBANG
Senin, 10 Mei 2021 | 11:45 WIB
SURVEI BANK INDONESIA