Ada Pemutihan, Tunggakan Pajak Kendaraan Rp2,1 Triliun Bisa Lunas

SEMARANG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ada sekitar 3 juta kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Nilai total tunggakannya menyentuh Rp2,1 triliun.

Plt Kepala Bapenda Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto mengatakan pemprov terus mendorong masyarakat segera menyelesaikan tunggakan pajak tersebut. Misalnya pada saat ini, pemprov memberikan insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

"Kita melakukan berbagai upaya supaya kepatuhan ini semakin bagus," katanya, dikutip pada Selasa (30/5/2023).

Eddy mengatakan pembebasan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor berlaku sejak 26 April hingga 21 Juni 2023. Kemudian, ada pula pembebasan tarif progresif pajak kendaraan bermotor pada 26 April hingga 22 Desember 2023.

Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga memberikan insentif pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II pada 26 April hingga 22 Desember 2023.

Dia menjelaskan pemprov terus membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk mendigitalisasi pembayaran. Adapun saat ini, pembina Samsat Nasional telah meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).

Aplikasi Signal akan mempermudah layanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLL). Melalui aplikasi ini, Eddy berharap penerimaan pajak daerah ikut terdongkrak.

"Untuk proses digitalisasi kita memang butuh waktu karena kita butuh segmen yang harus digarap. Harapan kami supporting dari aplikasi Signal dan aplikasi New Sakpole akan membantu kami cukup signifikan terhadap pembayaran PKB," ujarnya dilansir jatengpos.co.id.

Eddy menambahkan realisasi pajak kendaraan bermotor di Jateng sejauh ini sekitar Rp2,22 triliun atau 37% dari target Rp6,02 triliun. Dia berharap kinerja pajak kendaraan tahun ini lebih baik dari tahun lalu yang senilai Rp5,4 triliun atau setara 98,18% dari target Rp5,5 triliun.