PROVINSI JAWA TENGAH

Ada Pemutihan, Tunggakan Pajak Kendaraan Rp2,1 Triliun Bisa Lunas

Dian Kurniati | Selasa, 30 Mei 2023 | 10:30 WIB
Ada Pemutihan, Tunggakan Pajak Kendaraan Rp2,1 Triliun Bisa Lunas

Ilustrasi.

SEMARANG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ada sekitar 3 juta kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Nilai total tunggakannya menyentuh Rp2,1 triliun.

Plt Kepala Bapenda Jateng Eddy Sulistyo Bramiyanto mengatakan pemprov terus mendorong masyarakat segera menyelesaikan tunggakan pajak tersebut. Misalnya pada saat ini, pemprov memberikan insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

"Kita melakukan berbagai upaya supaya kepatuhan ini semakin bagus," katanya, dikutip pada Selasa (30/5/2023).

Baca Juga:
Kejar PAD, Pemda Gandeng Akademisi dan Konsultan Pajak

Eddy mengatakan pembebasan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor berlaku sejak 26 April hingga 21 Juni 2023. Kemudian, ada pula pembebasan tarif progresif pajak kendaraan bermotor pada 26 April hingga 22 Desember 2023.

Tidak hanya itu, Pemprov Jateng juga memberikan insentif pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II pada 26 April hingga 22 Desember 2023.

Dia menjelaskan pemprov terus membuat beberapa inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk mendigitalisasi pembayaran. Adapun saat ini, pembina Samsat Nasional telah meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).

Baca Juga:
ASN Tunggak Pajak, Kenaikan Pangkat dan Jabatan Bisa Ditangguhkan

Aplikasi Signal akan mempermudah layanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLL). Melalui aplikasi ini, Eddy berharap penerimaan pajak daerah ikut terdongkrak.

"Untuk proses digitalisasi kita memang butuh waktu karena kita butuh segmen yang harus digarap. Harapan kami supporting dari aplikasi Signal dan aplikasi New Sakpole akan membantu kami cukup signifikan terhadap pembayaran PKB," ujarnya dilansir jatengpos.co.id.

Eddy menambahkan realisasi pajak kendaraan bermotor di Jateng sejauh ini sekitar Rp2,22 triliun atau 37% dari target Rp6,02 triliun. Dia berharap kinerja pajak kendaraan tahun ini lebih baik dari tahun lalu yang senilai Rp5,4 triliun atau setara 98,18% dari target Rp5,5 triliun.


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 23 September 2023 | 11:45 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Kejar PAD, Pemda Gandeng Akademisi dan Konsultan Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 08:30 WIB KABUPATEN KUBU RAYA

ASN Tunggak Pajak, Kenaikan Pangkat dan Jabatan Bisa Ditangguhkan

Sabtu, 23 September 2023 | 07:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Sudah Disetujui Dua Bulan, Raperda Pajak Mojokerto Belum Diundangkan

Jumat, 22 September 2023 | 14:00 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Mendulang Suara Rakyat Melalui Zonasi Pajak untuk Pemerataan Ekonomi

BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Perapian atau Cerobong Asap

Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri